PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
71.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Arab Republic of Egypt on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service, and Special Passports
Jakarta,
04-Sep-2015
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.69 Tahun 2016 tanggal 3 Agustus 2016 Lembaran Negara No.157

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.D/02902/10/2016/33 tanggal 17 Oktober 2016 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota diplomatik No. EMB/MFA/205/X/ 2016 tanggal 18 Oktober 2016 dari Mesir mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia (Nota Diplomatik No.D/02902/ 10/2016/33 tanggal 17 Oktober 2016), dengan demikian Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 November 2016
Mulai Berlaku
18-November-2016 (30 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir) (Pasal 10, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu lima (5) tahun berikutnya dengan kesepakatan bersama secara tertulis (Pasal 10, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, setidak-tidaknya tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan (Pasal 10, Ayat 2)

Catatan Khusus
Persetujuan ini akan berakhir pada tanggal 18 November 2021
PDF
72.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Afganistan mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passport
Bali,
09-Nov-2012
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No. 69 Tahun 2013 tanggal 12 November 2013, Lembaran Negara No. 176

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.13085/AF.OLJ-V/ 2013 tanggal 27 Mei 2013 dari Afghanistan mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.D/03143/11/2013/31 tanggal 29 November 2013 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
11-Januari-2014 (30 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir) (Pasal 10, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya dengan kesepakatan bersama secara tertulis (Pasal 10, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, setidak-tidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan (Pasal 10, Ayat 2)

Catatan Khusus
Persetujuan ini akan berakhir pada tanggal 11 Januari 2019 (Pasal 10, Ayat 2)
PDF
73.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongaria mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hungary on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Services Passports
Jakarta,
24-Apr-2012
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Peraturan Presiden No.91 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 Lembaran Negara No.221

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Pemerintah Hongaria tanggal 20 Maret 2013
  • Nota Diplomatik No.KUM/4948/2013 Adm tanggal 27 Maret 2013 dari Hungaria mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.69/PK/IV/2013 tanggal 5 April 2013 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan Mulai Berlaku Persetujuan sejak tanggal 1 Mei 2013
Mulai Berlaku
01-Mei-2013 (30 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir) (Pasal 10, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini ditandatangani untuk waktu yang tidak ditentukan (Pasal 10, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik. Pengakhiran tersebut akan berlaku sembilan puluh (90) hari setelah tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis mengenai Pengakhiran dari Pihak lain (Pasal 10, Ayat 2)
PDF
74.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerjasama di bidang Pertahanan
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan on Cooperative Activities in the field on Defence
Jakarta,
21-Jul-2010
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.7 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 Lembaran Negara No.50 Tambahan Lembaran Negara No.5675

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No. POL-1/51/2011 tanggal 1 Maret 2011 dari Pakistan mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No. D/01332/04/2015/ 59 tanggal 21 April 2015 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus Penetapan Mulai Berlaku Persetujuan sejak 21 Mei 2015
Mulai Berlaku
21-Mei-2015 (30 hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XI, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan pada waktu berakhirnya dapat diperbaharui untuk lima (5) tahun berikutnya (Pasal XI, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Dihentikan oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum Pihak tersebut bermaksud mengakhiri Persetujuan ini (Pasal XI, Ayat 2)

Catatan Khusus
Persetujuan ini akan berakhir pada tanggal 21 Mei 2020 (Pasal XI, Ayat 2)
PDF
75.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile on Economic and Technical Cooperation
Jakarta,
28-Apr-2004
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.100 Tahun 2007 tanggal 16 November 2007 Lembaran Negara No.138

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.04329 tanggal 20 Maret 2007 dari Chili mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.1170/EK/XII/2007/ 60 tanggal 14 Desember 2007 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.FA/No075/007 tanggal 18 Desember 2007 dari Chili mengenai Penerimaan Pemberitahuan dari Indonesia oleh Chili sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 13 Januari 2008
Mulai Berlaku
13-Januari-2008 (30 hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal VIII, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut (Pasal VIII, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak mengakhiri Persetujuan dimaksud melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini melalui saluran diplomatik (Pasal VIII, Ayat 2)

Catatan Khusus
Berlakunya Persetujuan ini mengakhiri Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile mengenai Kerjasama Teknik yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Mei 1987 (Pasal IX)
PDF
76.Persetujuan mengenai Promosi dan Perlindungan Timbal Balik atas Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran
Agreement on Promotion and Reciprocal Protection of Investment between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran
Teheran,
22-Jun-2005
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.66 Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008 Lembaran Negara No.55

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.200-1/1158 tanggal 5 Oktober 2007 dari Iran mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Piagam Pengesahan dari Indonesia No.001/IR/I/2009 tanggal 22 Januari 2009
  • Nota Diplomatik No. 181/EK/II/2009/60 tanggal 27 Februari 2009 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
28-Maret-2009 (30 hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 14, Ayat 1)

Masa Berlaku
Perjanjian ini akan tetap berlaku kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Perjanjian ini enam bulan sebelum pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini (Pasal 14, Ayat 2)
PDF
77.Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia
Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and Australia
Jakarta,
22-Apr-1992
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.8 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994. Lembaran Negara No.58 Tambahan Lembaran Negara No.3565

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.PO.649/94/29 tanggal 24 November 1994 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Perjanjian
  • Nota Diplomatik No. LG.598 tanggal 22 Desember 1994 dari Australia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Perjanjian, sekaligus penetapan mulai berlaku Perjanjian sejak 21 Januari 1995
Mulai Berlaku
21-Januari-1995 (30 hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 21, Ayat 1)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Negara Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis pada setiap waktu dan berakhir berlakunya pada hari ke seratus delapan puluh setelah hari pemberitahuan itu diajukan (Pasal 21, Ayat 2)
PDF
78.Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual assistance in Criminal Matters
Jakarta,
27-Okt-1995
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.1 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999. Lembaran Negara No.19 Tambahan Lembaran Negara No.3807

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.103/SB/II/99 tanggal 9 Februari 1999 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.796/99 tanggal 16 Juni 1999 dari Australia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 17 Juli 1999
Mulai Berlaku
17-Juli-1999 (30 hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 22, Ayat 1)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis dan Perjanjian ini berakhir berlakunya pada hari ke seratus delapan puluh setelah hari pemberitahuan disampaikan (Pasal 22, Ayat 3)
PDF
79.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Hongaria tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pajak Penghasilan
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hungarian People`s Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Jakarta,
19-Okt-1989
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.60 Tahun 1989 tanggal 9 Desember 1989 Lembaran Negara No.43

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.102/90/29 tanggal 8 Februari 1990 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.5/A/I-93 tanggal 15 Januari 1993 dari Hongaria mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 15 Februari 1993
Mulai Berlaku
15-Februari-1993 (30 hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 28, Ayat 2)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan (Pasal 29)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri Persetujuan ini, melalui saluran diplomatik, dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang penghentian pada atau sebelum tanggal tiga puluh bulan Juni setiap tahun takwim berikutnya setelah periode lima tahun sejak tahun berlakunya Persetujuan ini. Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan berhenti berlaku sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah pemberitahuan pemberitahuan penghentian diberikan (Pasal 29)
PDF
80.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pajak Penghasilan
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Bangkok,
15-Jun-2001
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.57 Tahun 2003 tanggal 21 Juli 2003 Lembaran Negara No.87

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.674/EK/VIII/2003/62 tanggal 28 Agustus 2003 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.20001/1629 tanggal 23 September 2003 dari Thailand mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
23-Oktober-2003 (30 hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 29, Paragraf 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan (Pasal 30)

Cara Pengakhiran
Setiap Negara pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri Persetujuan ini, melalui saluran diplomatik, dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang penghentian atau sebelum tanggal 30 Juni setiap tahun takwim berikutnya setelah jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun dimana Persetujuan ini mulai berlaku (Pasal 30)

Catatan Khusus
Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Fiskal yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 25 Maret 1981, akan berakhir dan tidak lagi berlaku berkenaan dengan pendapatan Persetujuan ini berlaku berdasarkan ketentuan-ketentuan Ayat 2 (Pasal 29, ayat 3)
PDF
Ada 3520 data — Anda di halaman ke-8 dari 352 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export