PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
51.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Yordania Hasyimiah mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports
Amman,
13-Mar-2016
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.32 Tahun 2017 tanggal 22 Maret 2017 Lembaran Negara No.60

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.PR/1/1459 tertanggal 19 Desember 2016 dari Pemerintah Yordania mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.463/IE-AMM/V/2017 tanggal 21 Mei 2017 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.9/736/24785 tanggal 1 Juni 2017 dari Yordania mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia sekaligus Penetapan mulai berlakunya Persetujuan sejak 15 Juni 2017
Mulai Berlaku
15-Juni-2017 (30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir) (Pasal 10, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (Pasal 10, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, setidak-tidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan (Pasal 10, Ayat 2)
PDF
52.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kolombia mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas
Agreement between the Government of the Oriental Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official or Service Passport
Nusa Dua,
10-Jun-2013
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No. 4 Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014 Lembaran Negara No.15

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik EIDYKT No.097 tanggal 18 Februari 2014 dari Kolombia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No. D/00509/02/2014/37 tanggal 24 Februari 2014 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
26-Maret-2014 (30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir) (Pasal 11, Ayat 1)

Masa Berlaku
Setelah berlaku, Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (Pasal 11, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Dapat diakhiri atas keinginan salah satu Pihak yang wajib memberitahukan keputusannya secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui jalur diplomatik, 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran (Pasal 11, Ayat 2)
PDF
53.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Bolivarian Republic of Venezuela on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Service Passports
Nusa Dua, Bali,
11-Jun-2013
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No. 8 Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014, Lembaran Negara No. 19

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.00000302 tanggal 5 Februari 2014 dari Venezuela mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.D/00592/03/2014/37 tanggal 3 Maret 2014 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
03-Maret-2014 (30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir) (Pasal 11, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya (Pasal 11, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan (Pasal 11, Ayat 2)

Catatan Khusus
Persetujuan ini akan berakhir pada tanggal 3 Maret 2024 (Pasal 11, Ayat 2)
PDF
54.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kosta Rika mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Costa Rica on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Service Passports
Jakarta,
29-Okt-2013
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.67 Tahun 2014 tanggal 3 Juli 2014 Lembaran Negara No.150

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.DGPE-DT/075-15 tanggal 29 Mei 2015 dari Kosta Rika mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
(30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir, dimana Para Pihak saling memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan Nasionalnya telah dipenuhi (Pasal 12, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya (Pasal 12, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan (Pasal 12, Ayat 2)
PDF
55.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People’s Republic of Bangladesh on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service/Official Passports
Bukittinggi,
09-Agu-2010
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.11 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 Lembaran Negara No.29

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Pengesahan dari Pemerintah Bangladesh tanggal 23 Agustus 2012
  • Nota Diplomatik No. D/03313/12/2012/ 31 tanggal 11 Desember 2012 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.SEA/IN/04/05 tanggal 14 Maret 2013 dari Bangladesh mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan sekaligus penetapan Mulai Berlaku Persetujuan sejak tanggal 14 April 2013
Mulai Berlaku
14-April-2013 (30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XI, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak (Pasal XI, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki (Pasal XI, Ayat 2)

Catatan Khusus
Persetujuan ini akan berakhir pada tanggal 14 April 2018 (Pasal XI, Ayat 2)
PDF
56.Protokol Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan
Protocol to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People's Republic of China for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Beijing,
26-Mar-2015
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Peraturan Presiden No.5 Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 Lembaran Negara No.5

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No. 170/2015 tanggal 2 September 2015 dari Tiongkok mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Protokol
  • Nota Diplomatik No. D/00298/02/2016/60 tanggal 9 Februari 2016 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Protokol
  • Nota Diplomatik No.0204-16 tanggal 10 Maret 2016 dari Tiongkok mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Protokol dari Indonesia sekaligus Penetapan mulai berlakunya Protokol sejak 16 Maret 2016
Mulai Berlaku
16-Maret-2016 (30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan terakhir) (Pasal 2)
PDF
57.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus tentang Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Official/Service Passports
Minsk,
15-Sep-2011
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.57 Tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012 Lembaran Negara No.124

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No. D/01449/06/2012/ 39 tanggal 6 Juni 2012 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No. 17-14/10373 tanggal 6 Juni 2012 dari Belarus mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No. D/01505/06/2012/ 39 tanggal 8 Juni 2012 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Nota Diplomatik dari Belarus sekaligus penetapan Mulai Berlakunya Persetujuan sejak tanggal 9 Juli 2012
Mulai Berlaku
09-Juli-2012 (30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan Nota Pemberitahuan Terakhir) (Pasal 10, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang untuk periode-periode 5 (lima) tahun berikutnya (Pasal 10, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Persetujuan ini akan tetap berlaku kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki (Pasal 10, Ayat 1)
PDF
58.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Austria mengenai Bebas Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Austrian Federal Government on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports
Jakarta,
09-Jan-2008
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No. 60 Tahun 2008 tanggal 2 September 2008 Lembaran Negara No. 129

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.402.000.01/20/2007 tanggal 9 Januari 2008 dari Austria mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.D.793/PO/IX/2008/ 59 tanggal 25 September 2008 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
26-Oktober-2008 (30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 10, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk periode 5 (lima) tahun dan akan diperbaharui secara otomatis untuk periode-periode 5 (lima) tahun berikutnya (Pasal 10 ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan penghentian secara tertulis kepada pihak lainnya, melalui jalur diplomatik, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran dimaksud (Pasal 10, Ayat 3)
PDF
59.Persetujuan antara Pemerintah Republik Turki mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports
Jakarta,
05-Apr-2011
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Peraturan Presiden No. 93 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 Lembaran Negara No.223

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.D.03216/11/2012/38 tanggal 29 November 2012 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.2012/CAKA/5206317 tanggal 11 Desember 2012 dari Turki mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia sekaligus Penetapan mulai berlakunya Persetujuan sejak 5 Januari 2013
Mulai Berlaku
05-Januari-2013 (30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 11, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun berikutnya, jika tidak dihentikan oleh salah satu Pihak sesuai dengan ayat (3) Pasal ini (Pasal 11, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Dalam hal tersebut, Persetujuan ini wajib diakhiri 90 (sembilan puluh) hari setelah Pihak lainnya menerima pemberitahuan tersebut (Pasal 11, Ayat 3)
PDF
60.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Passpor Diplomatik dan Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Suriname on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Services Passports
New York,
22-Sep-2011
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.58 Tahun 2012 tanggal 24 Mei 2012 Lembaran Negara No.125

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.D.01353/05/2012/37 tanggal 31 Mei 2012 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.7703/TS 643 tanggal 12 Juni 2012 dari Suriname mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
13-Juli-2012 (30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 12, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya melalui kesepakatan tertulis Para Pihak (Pasal 12, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, setidak-tidaknya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan (Pasal 12, Ayat 2)

Catatan Khusus
  • Nota Diplomatik No.D/01698/06/2017/36 tanggal 21 Juni 2017 dari Indonesia mengenai usulan perpanjangan Masa Berlaku Persetujuan selama 5 (lima) tahun kedepan sejak 13 Juli 2017
  • Nota Diplomatik No.PSMF/5970/2017 tanggal 3 Juli 2017 dari Suriname mengenai diterimanya usulan perpanjangan Masa Berlaku Persetujuan selama 5 (lima) tahun kedepan sejak 13 Juli 2017
  • Persetujuan ini akan berakhir pada tanggal 13 Juli 2022
PDF
Ada 3465 data — Anda di halaman ke-6 dari 347 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export