PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
41.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Sudan concerning the Promotion and Protection of Investments
Khartoum,
10-Feb-1998
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.24 Tahun 2002 tanggal 25 April 2002 Lembaran Negara No.42

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Pengesahan dari Sudan tanggal 27 April 2001
  • Nota Diplomatik No.SEJ/68/B/1/1 tanggal 2 Januari 2002 dari Sudan mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.560/EK/V/2002/29A tanggal 17 Mei 2002 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 17 Agustus 2002
Mulai Berlaku
17-Agustus-2002 (3 bulan setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XIII, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 tahun dan akan terus berlaku 10 tahun berikutnya dan seterusnya (Pasal XIII, Ayat 1)

Cara Pengakhiran
Salah satu pihak memberitahukan secara tertulis tentang pengakhirannya satu tahun sebelum masa Persetujuan ini berakhir (Pasal XIII, Ayat 1)
PDF
42.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People’s Republic of Bangladesh concerning the Promotion and Protection of Investments
Dacca,
09-Feb-1998
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.200 tahun 1998 tanggal 28 Desember 1998 Lembaran Negara No.191

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.ECO.8/97 tanggal 9 Desember 1998 dari Bangladesh mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.35/EK/I/99/29 tanggal 21 Januari 1999 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 22 April 1999
Mulai Berlaku
22-April-1999 (3 bulan setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XIII, Ayat 1)

Masa Berlaku
  • Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan akan terus berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan seterusnya (Pasal XIII, Ayat 1)
  • Dalam hal penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal efektif pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan Pasal I sampai XII akan tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dari tanggal pengakhiran Persetujuan ini (Pasal XIII, Ayat 2 )

Cara Pengakhiran
Kecuali diakhiri secara tertulis oleh salah satu Pihak satu tahun sebelum berakhir (Pasal XIII, Ayat 1)
PDF
43.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Turkmenistan mengenai Peningkatan dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Turkmenistan concerning the Promotion and Protection of Investments
Jakarta,
02-Jun-1994
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.60 Tahun 1999 tanggal 22 Juni 1999 Lembaran Negara No.110

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.10/824 tanggal 21 Juni 1995 dari Turkmenistan mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.19/EK/VII/99 tanggal 21 Juli 1999 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 20 Oktober 1999
Mulai Berlaku
20-Oktober-1999 (3 bulan setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XIII, Ayat 1)

Masa Berlaku
  • Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan tetap berlaku untuk sepuluh tahun lagi dan seterusnya (Pasal XIII, Ayat 1)
  • Dalam hal penanaman modal dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dalam Pasal I sampai XII Persetujuan ini harus tetap berlaku selama jangka waktu sepuluh tahun berikutnya sejak tanggal berakhirnya Persetujuan ini (Pasal XIII, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Pemberitahuan secara tertulis oleh masing-masing Pihak satu tahun sebelum masa berlakunya berakhir (Pasal XIII, Ayat 1)
PDF
44.Memorandum Saling Pengertian mengenai Penempatan Tenaga Kerja Indonesia antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia
Memorandum of Understanding on the Recruitment of Indonesian Workers between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia
Jakarta,
10-Mei-2004
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
10-Agustus-2004 (3 bulan setelah tanggal penandatanganan) (Pasal 14)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak dapat mengakhiri MoU ini dengan pemberitahuan melalui saluran diplomatik, yang mulai berlaku enam (6) bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut (Pasal 11)

Catatan Khusus
MoU ini merupakan pengganti "Pertukaran Nota mengenai Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia untuk dipekerjakan di Malaysia selain dari Penatalaksana Rumah Tangga yang ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 1998" (Pasal 13)
PDF
45.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Lithuania mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Lithuania on the Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports
Jakarta,
27-Agu-2015
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.67 Tahun 2016 tanggal 3 Agustus 2016 Lembaran Negara No.155

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.5-39/2016 tanggal 28 Januari 2016 dari Lithuania mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.D/02547/09/2016/39 tanggal 16 September 2016 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.5-592/2016 tanggal 11 November 2016 dari Lithuania mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia sekaligus Penetapan mulai berlakunya Persetujuan sejak 1 Desember 2016
Mulai Berlaku
01-Desember-2016 (30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir) (Pasal 10, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (Pasal 10, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini kapan saja, dengan pemberitahuan tertulis, melalui saluran diplomatik. Pengakhiran Persetujuan ini wajib berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan pengakhiran dari Pihak lainnya (Pasal 10, Ayat 3)
PDF
46.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Italian Republic on the Exemption of Visa Requirement for Holders of Diplomatic and Service Passports
Jakarta,
09-Nov-2015
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.68 Tahun 2016 tanggal 3 Agustus 2016 Lembaran Negara No.156

Piagam / Notifikasi
Nota Diplomatik No.6511/184391 tanggal 23 September 2016 dari Italia mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia sekaligus Penetapan mulai berlakunya Persetujuan sejak (Nota Diplomatik No.02539 tertanggal 16 September 2016), sekaligus Penetapan Mulai Berlaku Persetujuan sejak 18 Oktober 2016
Mulai Berlaku
18-Oktober-2016 (30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir) (Pasal 10, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini wajib berlaku untuk periode yang tidak ditentukan (Pasal 10, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Wajib diakhiri tiga (3) bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pengakhiran dari Pihak lainnya (Pasal 10, Ayat 2)
PDF
47.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Serbia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Serbia on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Official/Service Passports
Jakarta,
27-Apr-2016
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.33 Tahun 2017 tanggal 23 Maret 2017 Lembaran Negara No.61

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.D/01275/05.2017/39 tanggal 9 Mei 2017 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.381-2/2017-9 D-32/16 tanggal 10 Juli 2017 dari Serbia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.D/02543/09/2017/ 39 tanggal 7 September 2017 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Serbia, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 2 September 2017
Mulai Berlaku
02-September-2017 (30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir) (Pasal 10, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (Pasal 10, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini setiap saat dengan memberitahukan Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, atas keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Persetujuan ini wajib mulai berakhir 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan pengakhiran (Pasal 10, Ayat 3)
PDF
48.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis mengenai Pembebasan Visa Jangka Pendek bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan paspor Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the French Republik on Short Term Visa Exemption for Holders of Diplomatic Passport and Service Passports
Paris,
25-Jan-2014
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.61 Tahun 2014 tanggal 11 Juni 2014 Lembaran Negara No.133

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.329/AE tanggal 10 Maret 2014 dari Perancis mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.D.01838/07/2014/38 tanggal 17 Juli 2014 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.1018/AE tanggal 22 Juli 2014 dari Perancis mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia sekaligus Penetapan mulai berlakunya Persetujuan sejak 16 Agustus 2014
Mulai Berlaku

    (30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir) (Pasal 9, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (Pasal 9, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik. Pengakhiran tersebut berlaku efektif 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut (Pasal 9, Ayat 3)
PDF
49.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kazakhstan mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Kazakhstan on Visa Exemption for Holders of Diplomatic and Service Passports
Jakarta,
13-Apr-2012
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2012 tanggal 30 Oktober 2012 Lembaran Negara No. 222

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.31-79 tanggal 6 Desember 2012 dari Kazakhstan mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.D/03413/12/ 2012/31 tanggal 26 Desember 2012 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan sekaligus Penetapan Mulai Berlaku Persetujuan sejak tanggal 26 Januari 2013
Mulai Berlaku
26-Januari-2013 (30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 10, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan (Pasal 10, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik dari salah satu Pihak mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini (Pasal 10, Ayat 2)
PDF
50.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Oriental Uruguay mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik atau Paspor Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Oriental Republic of Uruguay on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Official, or Service Passports
Nusa Dua, Bali,
13-Jun-2013
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No. 7 Tahun 2014 tanggal 10 Februari 2014 Lembaran Negara No. 18

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.1767/Kons/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.71/2014 tanggal 12 Desember 2014 dari Uruguay mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
14-Februari-2015 (30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir (Pasal 12, Ayat 1))

Masa Berlaku
Persetujuan ini, wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya (Pasal 12, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan (Pasal 12, Ayat 2)

Catatan Khusus
Persetujuan ini akan berakhir pada tanggal 14 Februari 2025
PDF
Ada 3520 data — Anda di halaman ke-5 dari 352 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export