PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
21.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Tunisia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Denpasar,
13-Mei-1992
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.19 Tahun 1993 tanggal 24 Februari 1993 Lembaran Negara No.16

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.154/93 tanggal 3 Maret 1993 dari Tunisia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.D.0068/93/05 tanggal 12 Maret 1993 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 12 April 1993
Mulai Berlaku
12-April-1993 (1 bulan setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 27, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan (Pasal 28)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan pada atau sebelum tanggal tigapuluh Juni setiap tahun takwim berikutnya setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Persetujuan, dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang berakhirnya Persetujuan kepada Negara pihak pada Persetujuan lainnya melalui saluran-saluran diplomatik (Pasal 28)
PDF
22.Memorandum Saling Pengertian antara Komite Kebudayaan dan Informasi ASEAN dengan Ausheritage mengenai Kerjasama di Bidang Perlindungan, Pelestarian, Peningkatan dan Manajemen Warisan Budaya
Memorandum of Understanding between the ASEAN Committee on Culture and Information and Ausheritage concerning Cooperation in the field of Protection, Preservation, Promotion and Management of Culture Heritage
Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam,
01-Jan-1970
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
01-Januari-1970 (1 bulan setelah Penandatanganan) (Pasal VII Paragraf 1)
PDF
23.Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman mengenai Dinas-dinas Penerbangan antara dan melewati Wilayahnya Masing-masing
Agreement between the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany for Air Services between and beyond their Respective Territories
Jakarta,
04-Des-1969
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.58 Tahun 1972 tanggal 28 Agustus 1972 Lembaran Negara No.36

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Jerman tanggal 23 Juni 1971
  • Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Bonn tanggal 31 Januari 1973
Mulai Berlaku
03-Maret-1973 (1 bulan setelah pertukaran Piagam Ratifikasi) (Pasal 15, Paragraf 2)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Pihak Berjanji sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada pihak yang lain, keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Pemberitahuan demikian itu harus serempak disampaikan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Jika pemberitahuan demikian itu telah disampaikan, maka Persetujuan ini akan habis berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan dari pemberitahuan itu oleh Pihak Berjanji yang lain, kecuali jika pemberitahuan untuk mengakhiri dicabut kembali atas persetujuan sebelum habis waktu tersebut. Dalam hal tidak ada pengakuan penerimaan oleh Pihak Berjanji yang lain, maka pemberitahuan itu akan dianggap sebagai telah diterima empat belas (14) hari sesudah diterimanya pemberitahuan itu oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) (Pasal 13)
PDF
24.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman untuk Penghindaran Pajak Berganda yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Kekayaan beserta Protokol
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and Capital with Protocol
Bonn,
30-Okt-1990
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.57 Tahun 1991 tanggal 20 November 1991 Lembaran Negara No.84

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Jerman tanggal 19 November 1991
  • Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Bonn tanggal 28 November 1991
Mulai Berlaku
28-Desember-1991 (1 bulan setelah pertukaran Piagam Ratifikasi) (Pasal 28, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku tanpa batas waktu (Pasal 29)

Cara Pengakhiran
Kedua Negara pihak pada Persetujuan dapat memberitahukan secara tertulis, pada atau sebelum hari ke tiga puluh pada bulan Juni dalam setiap tahun takwim yang dimulai setelah lewat masa waktu lima tahun dari tanggal sejak berlakunya Persetujuan (Pasal 29)

Catatan Khusus
Dengan berlakunya Persetujuan ini maka Persetujuan antara Republik Federal Jerman dan Republik Indonesia mengenai penghindaran pajak berganda atas penghasilan dan kekayaan tanggal 2 September 1977 akan berakhir dan tidak akan berlaku sejak tanggal saat ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini diberlakukan (Pasal 28, Ayat 3)
PDF
25.Konvensi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan
Convention between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Jakarta,
11-Jul-1988
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.44 Tahun 1988 tanggal 31 Oktober 1988 Lembaran Negara No.32

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Amerika Serikat tanggal 13 November 1990
  • Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Washington, DC pada tanggal 30 November 1990
Mulai Berlaku
30-Desember-1990 (1 bulan setelah pertukaran Piagam Ratifikasi) (Pasal 30)

Masa Berlaku
Konvensi ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan (Pasal 31)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dapat memberhentikan Konvensi tersebut setiap saat setelah 5 tahun sejak berlakunya Konvensi ini, bahwa paling tidak 6 bulan sebelumnya pemberitahuan penghentian diberikan melalui saluran diplomatic (Pasal 31)
PDF
26.Perjanjian Hubungan Keramahan dan Perniagaan antara Republik Indonesia dan Jepang
Treaty of Amity and Commerce between Japan and Republic of Indonesia
Tokyo,
01-Jul-1961
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.16 Tahun 1962 tanggal 1 November 1962 Lembaran Negara No. 81 Tambahan Lembaran Negara No.2522

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Indonesia tanggal 5 Februari 1963
  • Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Jakarta tanggal 8 Februari 1963
Mulai Berlaku
08-Februari-1963 (1 bulan setelah pertukaran Piagam Ratifikasi) (Pasal XI, Ayat 2)

Masa Berlaku
Perjanjian ini akan berlaku untuk tiga tahun dan akan tetap berlaku setelahnya hingga dibatalkan menurut ketentuan yang tertera dalam Ayat 3 dari Pasal ini (Pasal XI, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak dapat membatalkan Perjanjian ini pada akhir masa tiga tahun semula atau setiap waktu sesudahnya, dengan memberitahukan secara tertulis enam bulan sebelumnya kepada Pihak yang lainnya (Pasal XI, Ayat 3)
PDF
27.Persetujuan mengenai Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia
Agreement on Cultural Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Belgium
Jakarta,
15-Jan-1970
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No 61a Tahun 1972 tanggal 11 November 1972 Lembaran Negara No.44

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Belgia tanggal 16 Agustus 1971
  • Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Brussels tanggal 23 November 1972
Mulai Berlaku
01-Januari-1970 (1 bulan setelah tanggal pertukaran Piagam Ratifikasi) (Pasal 20, Paragraf 2)

Masa Berlaku
Persetujuan ini ditutup untuk jangka waktu lima tahun. Jika salah satu Pihak tidak memberitahu Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang disebutkan di atas , maka Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu berturut-turut satu tahun (Pasal 20, Paragraf 3)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memberitahu Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini enam bulan sebelumnya (Pasal 20, Paragraf 3)
PDF
28.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia mengenai Pembebasan Persyaratan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Norway on Exemption from Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passports
Oslo,
12-Jun-2017
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
27-Juni-2017 (14 Hari setelah tanggal Penandatanganan) (Pasal 10, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas (Pasal 10, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya. Persetujuan ini akan berakhir 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut (Pasal 10, Ayat 3)
PDF
29.Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan
Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Belgium for Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Jakarta,
16-Sep-1997
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No 149 Tahun 1998 tanggal 18 September 1998 Lembaran Negara No.142

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.728/EK/XI/98/29 tanggal 19 November 1998 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.J.22 Nr.1639/PC/ NV-NV-Double Taxation tanggal 18 Oktober 2001 dari Belgia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.1026/EK/X/2001/29 tanggal 25 Oktober 2001 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Belgia sekaligus Penetapan mulai berlakunya Persetujuan sejak 7 November 2001
Mulai Berlaku
07-November-2001 (15 hari setelah pertukaran Nota Pemberitahuan) (Pasal 28, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan (Pasal 29)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri Persetujuan ini, melalui saluran diplomatik, dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang penghentian Persetujuan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni setiap tahun takwim berikutnya dari tahun kelima setelah berlakunya Persetujuan ini (Pasal 29)

Catatan Khusus
  • dengan berlakunya Persetujuan ini, maka Persetujuan yang sama yang ditandatangani di Brussels tanggal 13 November 1973 dinyatakan tidak berlaku (Pasal 28, Ayat 3)
  • Nota Diplomatik No.D/01410/06/2013/60 tertanggal 7 Juni 2013 mengenai usulan dari Indonesia terhadap Draft Protokol Amandemen Perjanjian Pajak Berganda RI-Belgia tertanggal 16 September 1997
PDF
30.Persetujuan mengenai Kebudayaan dan Pengajaran antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India
Agreement concerning Cultural and Educational relations between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India
New Delhi,
29-Des-1955
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.69 Tahun 1957 tanggal 12 November 1957 Lembaran Negara No.144 Tambahan Lembaran Negara No.1464

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Indonesia tanggal 7 Desember 1957
  • Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 1957
Mulai Berlaku
22-Desember-1957 (15 hari setelah tanggal pertukaran Piagam Ratifikasi) (Pasal 11)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan berlaku untuk waktu 10 tahun. Masing-masing Pihak Agung yang bersetuju dapat meminta pembatalan persetujuan ini dengan memberitahukan pada Pihak Agung yang lain sesudah habisnya 6 bulan dari hari pemberitahuan tersebut. Jika tidak demikian persetujuan ini akan terus berlaku sampai salah satu Pihak Agung yang bersetuju meminta pembatalannya (Pasal 12)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Pihak Agung yang bersetuju dapat meminta pembatalan persetujuan ini dengan memberitahukan pada Pihak Agung yang lain sesudah habisnya 6 bulan dari hari pemberitahuan tersebut (Pasal 12)
PDF
Ada 3520 data — Anda di halaman ke-3 dari 352 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export