PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
91.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador mengenai Pembebasan Visa
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Ecuador on Visa Exemption
Jakarta,
14-Jul-2006
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.97 Tahun 2006 tanggal 9 Desember 2006 Lembaran Negara No.99

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.4-2-051-2006 tanggal 14 September 2006 dari Ekuador mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.D.0024/I/2007/37 tanggal 8 Januari 2007 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.4-2-2/2007 tanggal 8 Januari 2007 dari Ekuador mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia sekaligus Penetapan mulai berlakunya Persetujuan sejak 6 Februari 2007
Mulai Berlaku
06-Februari-2007 (30 hari setelah penerimaan Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 10, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan berlaku untuk periode 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk periode-periode 5 (lima) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis (Pasal 10, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Setiap Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan kepada Pihak lain pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran tersebut, melalui saluran diplomatik, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran dimaksud (Pasal 10, Ayat 3)

Catatan Khusus
  • Persetujuan ini sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Februari 2017 melalui Pertukaran Nota Diplomatik (Nota Diplomatik No.D/03043/12/2014/37 tanggal 2 Desember 2014 dari Indonesia dan Nota Diplomatik No.4-2-076-2014-INS dari Ekuador)
  • Nota Diplomatik No.4-2-004-2017-INS tertanggal 3 Februari 2017 dari Ekuador mengenai Usul Perpanjangan Masa Berlaku Persetujuan sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
PDF
92.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Service and Special Passports
Jakarta,
19-Okt-2010
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.65 Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 Lembaran Negara No.142

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.Q.N 1/3/19-RB-651 tanggal 11 Maret 2012 dari Uni Emirat Arab mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.581/DB/07/2012 tanggal 29 Juli 2012 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.QN 1/3/33-A.N.A-2072 tanggal 13 Agustus 2012 dari Uni Emirat Arab mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia sekaligus Penetapan mulai berlakunya Persetujuan sejak 29 Agustus 2012
Mulai Berlaku
29-Agustus-2012 (30 hari setelah penerimaan Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 11, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini wajib berlaku untuk periode 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui secara otomatis untuk periode yang sama (Pasal 11, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik, 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang disepakati (Pasal 11, Ayat 3)

Catatan Khusus
Persetujuan ini akan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2022 (Pasal 11, Ayat 2)
PDF
93.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Visa Exemption for Short-Term Visits of the Holders Diplomatic and Service Passports
Moskow,
01-Des-2006
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.6 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 Lembaran Negara No.9

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.D.109/PO/II/2008/ 59 tanggal 20 Februari 2008 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.30 tanggal 26 Februari 2008 dari Rusia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku sejak 22 Maret 2008
Mulai Berlaku
22-Maret-2008 (30 hari setelah penerimaan Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 9, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk periode 5 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode-periode berturut-turut 5 tahun berikutnya (Pasal 9, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak dalam waktu 6 bulan sebelum habisnya jangka waktu dengan memberitahu Pihak lain melalui saluran diplomatik secara tertulis mengenai rencana pengakhiran Persetujuan ini (Pasal 9, Ayat 2)
PDF
94.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Norwegia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal secara Timbal Balik
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Norway on the Mutual Promotion and Protection of Investments
Jakarta,
26-Nov-1991
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.55 Tahun 1994 tanggal 22 Juli 1994 Lembaran Negara No.37

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik tanggal 13 Mei 1992 dari Norwegia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.PO.0701/94/29 tanggal 23 Agustus 1994 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.42/95 tanggal 27 Juni 1995 dari Norwegia mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia, sekaligus Penetapan mulai berlakunya Persetujuan sejak 1 Oktober 1994
Mulai Berlaku
01-Oktober-1994 (30 Hari setelah Penerimaan Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XIII)

Masa Berlaku
Persetujuan ini berlaku untuk periode 10 tahun. Persetujuan dapat diperpanjang secara diam-diam untuk periode-periode 10 tahun (Pasal XIV)

Cara Pengakhiran
Persetujuan ini boleh diakhiri setelah pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak. Dalam hal demikian persetujuan akan berakhir 6 bulan setelah tanggal pemberitahuan tertulis (Pasal XIV)

Catatan Khusus
Dengan berlakunya Persetujuan ini, Persetujuan antara para Pihak mengenai Dorongan dan Perlindungan Timbal-Balik atas Penanaman Modal yang ditandatangani di Jakarta tanggal 24 Nopember 1969 berakhir dan diganti dengan Persetujuan ini (Pasal XV)
PDF
95.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Morocco on the Promotion and Protection of Investments
Jakarta,
14-Mar-1997
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.170 Tahun 1999 tanggal 20 Desember 1999 Lembaran Negara No.219

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.12/EK/I/2000/29 tanggal 6 Januari 2000 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.504 tanggal 18 Februari 2002 dari Maroko mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
20-Maret-2002 (30 hari setelah penerimaan Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XIII, Ayat 1)

Masa Berlaku
  • Persetujuan ini harus tetap berlaku untuk masa 10 (sepuluh) tahun dan akan terus berlaku setelah itu untuk periode yang sama (Pasal XIII, Ayat 2)
  • Dalam hubungannya dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan Persetujuan ini harus tetap berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya terhitung sejak tanggal pengakhiran Persetujuan ini (Pasal XIII, Ayat 3)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis mengenai maksud untuk pengakhiran Persetujuan ini selambat-lambatnya 6 (enam) buIan sebelum berakhirnya Persetujuan ini (Pasal XIII, Ayat 2)

Catatan Khusus
Persetujuan ini akan berakhir pada tanggal 20 Maret 2022 (Pasal XIII, Ayat 3)
PDF
96.Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Kemitraan Ekonomi
Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership
Jakarta,
20-Agu-2007
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No. 36 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 Lembaran Negara No.74

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik dari KBRI Tokyo (Indonesia) tanggal 1 Juni 2008 mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik dari Kemlu Jepang tanggal 1 Juni 2008 mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Pertukaran Nota Diplomatik dilakukan di Tokyo, Jepang pada tanggal 1 Juni 2008
Mulai Berlaku
01-Juli-2008 (30 hari setelah pertukaran Nota Pemberitahuan) (Pasal 153)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku kecuali diakhiri sebagaimana diatur dalam Pasal 154 (Pasal 153)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak dapat menghentikan Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu satu tahun sebelumnya kepada Pihak lainnya (Pasal 154)
PDF
97.Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana
Treaty between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
Jakarta,
24-Jul-2000
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.8 Tahun 2006 tanggal 18 April 2006 Lembaran Negara No.33 Tambahan Lembaran Negara No.4621

Piagam / Notifikasi
Nota Diplomatik No.0358-06 tanggal 5 Juli 2006 dari Tiongkok mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia (Nota Diplomatik No.D.492/PO/VI/2006/59 tertanggal 27 Juni 2006) sekaligus Penetapan mulai berlakunya Persetujuan sejak 28 Juli 2006
Mulai Berlaku
28-Juli-2006 (30 hari setelah pertukaran Nota Pemberitahuan) (Pasal 25, Ayat 1)

Masa Berlaku
Perjanjian ini akan berlaku untuk periode lima tahun dan secara otomatis akan tetap berlaku untuk lima tahun berturut-turut (Pasal 25, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Dibatalkan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan tertulis tiga bulan sebelum masa berakhirnya (Pasal 25, Ayat 2)
PDF
98.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Tokyo,
03-Mar-1982
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.79 Tahun 1982 tanggal 27 Oktober 1982 Lembaran Negara No.56

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Jepang tanggal 12 November 1982
  • Pertukaran Piagam Ratifikasi tanggal 1 Desember 1982
Mulai Berlaku
01-Desember-1982 (30 hari setelah pertukaran Piagam Ratifikasi) (Pasal 29, Ayat 2)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan terus berlaku tanpa batas waktu (Pasal 30)

Cara Pengakhiran
Salah satu Negara pihak pada Persetujuan dapat, pada atau sebelum tanggal tiga puluh bulan Juni di setiap tahun kalender yang dimulai setelah berakhirnya jangka waktu tiga tahun sejak tanggal mulai berlakunya, diberikan ke Negara pihak lainnya pada Persetujuan, melalui saluran diplomatik, Pemberitahuan tertulis tentang penghentian (Pasal 30)
PDF
99.Pertukaran Nota antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam mengenai Pembebasan Timbal Balik bagi Pemegang Visa Diplomatik dan Paspor Dinas dan Fasilitas Visa untuk Paspor Biasa
Exchange of Notes between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam concerning Mutual Exemption of Visas Holders of Diplomatic and Official Passports and Visa Facilitation for Ordinary Passports
Jakarta,
19-Agu-1998
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
19-September-1998 (30 hari setelah tanggal Nota Diplomatik Kedua) (Paragraf Akhir)
PDF
100.Pertukaran Nota antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja mengenai Pembebasan Timbal Balik Kewajiban Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (Nota Diplomatik dari Kamboja tertanggal 11 Agustus 2004 dan Nota Diplomatik dari Indonesia tertanggal 17 September 2004)
Exchange of Notes between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Cambodia concerning Mutual Exemption of Visas for Holders of Diplomatic and Service Passports (Diplomatic Note from Cambodia dated 11 August 2004 and Diplomatic Note from Indonesia dated 17 September 2004)
Jakarta,
17-Sep-2004
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
18-Oktober-2004 (30 hari setelah Tanggal Nota Diplomatik Kedua) (Paragraf Penutup)

Catatan Khusus
  • Nota Diplomatik dari Kamboja tertanggal 11 Agustus 2004
  • Nota Diplomatik dari Indonesia tertanggal 17 September 2004
PDF
Ada 3520 data — Anda di halaman ke-10 dari 352 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export