PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
1.Amandemen Persetujuan Berkenaan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional “Denmark-1995"
Amendment Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization “Denmark-1995"
Kopenhagen,
01-Sep-1995
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.15 Tahun 1996 Tanggal 16 February 1996 Lembaran Negara No.27

Piagam / Notifikasi
Hingga saat ini (20 Januari 2017) tidak ada catatan kapan Indonesia menyampaikan Piagam Pengesahan kepada Depository
PDF
PDF
2.Konvensi International Menentang Doping dalam Olahraga
International Convention Against Doping in Sport
Paris,
19-Okt-2005
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.101 Tahun 2007 Tanggal 16 November 2007 Lembaran Negara No.139

Piagam / Notifikasi
Piagam Pengesahan dari Indonesia No.03/PO/IR/XII/2007 Tanggal 27 Desember 2007 dan tercatat pada Website Depository tanggal 1 Maret 2008
Masa Berlaku
  • 1 March 2008 (Indonesia)
    Nota Diplomatik dari UNESCO No.LA/GEN/BM/ 2008/022 tanggal 11 Februari 2008 mengenai Penerimaan Piagam Pengesahan dari Indonesia oleh UNESCO pada tanggal 30 Januari 2008
  • 1 Februari 2007 (Konvensi, Pasal 37)
PDF
PDF
PDF
3.Konvensi PBB menentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika
United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances
Wina,
20-Des-1988
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.7 Tahun 1997 Tanggal 24 Maret 1997 Lembaran Negara No.17 Tambahan Lembaran Negara No.3673

Piagam / Notifikasi
Piagam Pengesahan dari Indonesia tercatat pada Website Depository tanggal 23 Februari 1999
Masa Berlaku
  • 23 Februari 1999 (Indonesia)
  • 11 November 1990 (Konvensi, Pasal 29 (1))

Cara Pengakhiran
  • Setiap Negara Pihak dapat mengundurkan diri terhadap Konvensi ini kapan saja melalui Pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada Sekjen PBB
  • Pengunduran diri akan berlaku efektif bagi Negara Pihak 1 tahun setelah tanggal diterimanya Pemberitahuan tersebut oleh Sekjen PBB
PDF
PDF
PDF
4.Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Akademi Administrasi Publik di Bawah Presiden Republik Kazakhstan untuk Kerjasama Pelatihan dan Pendidikan Diplomatik
Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Academy of Public Administration Under the President of the Republic of Kazakhstan for the Cooperation on Diplomatic Education and Training
No Place,
30-Nov-2013
Ratifikasi Tidak Tercatat
PDF
5.Surat Saling Pengertian diantara para Pihak pada Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dalam Kerangka Persetujuan mengenai Kerjasama Ekonomi menyeluruh diantara Pemerintah-Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea atas Kuota Tingkat Tarif
Letter of Understanding among the Parties to the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea on the Tariff Rate Quota
Kuala Lumpur, Malaysia,
24-Agu-2006
Ratifikasi Tidak Diperlukan

Piagam / Notifikasi
- Thailand 27 Februari 2009
PDF
6.Protokol untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea
Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea
Bangkok, Thailand,
30-Nov-2010
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.57 Tahun 2011 Tanggal 9 September 2011 Lembaran Negara No.88

Piagam / Notifikasi
  • Myanmar 8 Februari 2011 (N)
  • Thailand 2 Maret 2011
  • Malaysia 28 Maret 2011 (N)
  • Filipina 5 Agustus 2011 (R)
  • Korea Selatan 25 Februari 2011 (N)
  • Indonesia 4 April 2012 (R)
    4 April 2012 (N)
PDF
7.Pernyataan Kehendak antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Charity Commission for England and Wales Pemerintah Inggris Raya tentang Pengembangan Kebijakan bagi Organisasi Sosial di Indonesia
Letter of Intent between the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia and the Charity Commission for England and Wales of the United Kingdom concerning a Programme to Develop the Regulation of Social Organization in Indonesia
London,
27-Mei-2011
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
27-Mei-2011
PDF
8.Protokol 9 Barang-Barang Berbahaya
Protocol 9 Dangerous Goods
Jakarta, Indonesia,
20-Sep-2002
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.21 Tahun 2003 Tanggal 11 April 2003 Lembaran Negara No.50

Piagam / Notifikasi
  • Viet Nam 15 November 2002 (a)
  • Myanmar 25 April 2003 (R)
  • Filipina 5 Mei 2003 (R)
  • Laos 19 Mei 2003 (a)
  • Indonesia 29 Agustus 2003 (R)
    20 Januari 2004 (N)
  • Brunei 30 Maret 2004 (R)
  • Kamboja 9 Mei 2007 (R)
  • Singapura 12 September 2007 (R)
  • Thailand 18 Desember 2015 (R)
Masa Berlaku
  • Tanggal pendepositan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan dari seluruh Pihak kepada Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 7 Paragraf 4)
  • Dibutuhkan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan dari para Pihak (Pasal 7 Paragraf 3)

Catatan Khusus
Depositori : Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 7 Paragraf 1)
PDF
9.Persetujuan mengenai Pembentukan Dana Pembangunan ASEAN
Agreement for the Establishment of an ASEAN Development Fund
Vientiane, Laos,
26-Jul-2005
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
26-Juli-2005 (Tanggal Penandatanganan oleh seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN) (Pasal II Paragraf 1)

Catatan Khusus
  • Depositori : Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal III)
  • Persetujuan ini secara otomatis mengakhiri Persetujuan Pembentukan Dana bagi ASEAN tertanggal 23 Juli 1994
PDF
10.Komunike Bersama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair pada waktu kunjungan Yang Mulia Sri Rejeki Sumaryoto, Menteri Pemberdayaan Wanita Republik Indonesia ke Aljazair tanggal 16-19 Januari 2004
Joint Communique between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People’s Democratic Republic of Algeria at the conclusion of the visit of H.E Sri Rejeki Sumaryoto, Minister for Women Empowerment of the Republic of Indonesia to Algiers-Algeria 16-19 January 2004
Algier,
19-Jan-2004
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
19-Januari-2004 (Tanggal Penandatanganan)
PDF
Ada 3465 data — Anda di halaman ke-1 dari 347 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export