PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
1.(Perubahan) Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas
ASEAN Framework (Amendment) Agreement for the Integration of Priority Sectors
Cebu, Filipina,
08-Des-2006
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.25 Tahun 2009 Tanggal 11 Juni 2009 Lembaran Negara No.93

Piagam / Notifikasi
  • Malaysia 30 Mei 2007 (N)
  • Myanmar 3 Juni 2007 (N)
  • Viet Nam 22 Juni 2007 (App)
  • Filipina 1 Agustus 2007 (R)
  • Indonesia 4 Februari 2010 (N)
Mulai Berlaku
  • 08-Maret-2007 (90 hari setelah tanggal Penandatanganan) (Pasal 16 Paragraf 1)
  • Negara-Negara Anggota harus menyelesaikan prosedur internal mereka mengenai pengesahan untuk pemberlakuan Persetujuan (tambahan) kerangka kerja ini (Pasal 16 Paragraf 2)

Catatan Khusus
Depositori : Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 15)
PDF
2.(Perubahan) Protokol Integrasi Sektoral ASEAN untuk Sektor-sektor Prioritas
ASEAN Sectoral Integration (Amendment) Protocol for Priority Sectors
Cebu, Filipina,
08-Des-2006
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.25 Tahun 2009 Tanggal 11 Juni 2009 Lembaran Negara No.93

Piagam / Notifikasi
  • Malaysia 30 Mei 2007 (N)
  • Myanmar 4 Juni 2007 (N)
  • Viet Nam 22 Juni 2007 (App)
  • Filipina 1 Agustus 2007 (R)
  • Indonesia 4 Februari 2010 (N)
Mulai Berlaku
  • 08-Maret-2007 (90 hari setelah tanggal Penandatanganan) (Pasal 3 Paragraf 1)
  • Negara-Negara Anggota harus menyelesaikan prosedur internal mereka mengenai pengesahan untuk pemberlakuan Protokol ini (Pasal 3 Paragraf 2)

Catatan Khusus
Depositori : Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 2)
PDF
3.-
Strategic Objective Grant Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America to Support Tsunami Recocery and Reconstruction in Indonesia
Washington D.C,
07-Jul-2005
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
07-Juli-2005 (Tanggal Penandatanganan)

Masa Berlaku
Setelah pembayaran penuh dengan Prinsip dan bunga yang masih harus dibayar, Persetujuan ini dan semua kewajiban Peminjam dan AID berdasarkan Persetujuan Pinjaman ini akan berakhir
PDF
4.a. Pernyataan Bersama Jepang-Indonesia pada Pertemuan Tingkat Tinggi, 22-25 Juni 2003, b. Pemberitahuan Bersama mengenai Perang Melawan Terorisme Internasional
a. Joint Statement Japan-Indonesia Summit Meeting, 22-25 June 2003, b. Japan-Indonesia Joint Announcement on Fighting Against International Terrorism
Tokyo,
24-Jun-2003
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
24-Juni-2003 (Tanggal Penandatanganan)
PDF
5.a. Persetujuan Perdagangan antara Republik Indonesia dan Jepang; b. Persetujuan Pembayaran antara Republik Indonesia dan Jepang; c. Protokol antara Delegasi Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang tanggal 11 Juni 1952 dan 7 Agustus 1952
a. Trade Agreement between the Republic of Indonesia and Japan; b. Payment Agreement between the Republic of Indonesia and Japan; c. Protocol between the Delegations of the Government of Republic Indonesia and the Government of Japan, 11 June 1952 and 7 August 1952
Jakarta,
07-Agu-1952
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
07-Agustus-1952 (Tanggal Penandatanganan) (Pasal 9)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu satu tahun. Dalam hal tidak satu pihak dari Para Pihak memberikan pemberitahuan tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang dimaksudkan untuk mengakhiri Persetujuan, akan oleh pemahaman diam-diam diperpanjang untuk jangka waktu setiap satu tahun lagi (Pasal 8)

Cara Pengakhiran
Salah satu pihak dari Para Pihak harus memberikan pemberitahuan tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang dimaksudkan untuk mengakhiri Persetujuan (Pasal 8)
PDF
6.Addendum No. 1 pada Persetujuan Sementara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Perbatasan Darat
Addendum No. 1 to the Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on The Land Boundary
Jakarta,
21-Jun-2013
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
22-Juli-2013 (30 hari setelah Penandatanganan) (Pasal 6)

Masa Berlaku
Addendum ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan Sementara mengenai Perbatasan Darat tertanggal 18 April 2005 (Pasal 5)

Catatan Khusus
  • No. Peta : TLS.2013.0046.9
  • Jml. Hal : 43 lembar
PDF
7.Akta Final Konferensi Komunikasi Radio Dunia (Jenewa 2012)
Final Acts of World Radio Communication Conference (Geneva 2012)
Jenewa,
17-Feb-2012
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.38 Tahun 2014 tanggal 23 April 2014 Lembaran Negara No.88

Piagam / Notifikasi
Piagam Pengesahan dari Indonesia No.03/HI/05/2014/IR tertanggal 30 Mei 2014, dan tercatan dalam Website ITU tertanggal 12 Juni 2014
Mulai Berlaku
  • 12 Juni 2014 (Indonesia)
  • These Regulations, which complement the provisions of the Constitution and Convention of the International Telecommunication Union, and as revised and contained in the Final Acts of WRC-95, WRC-97, WRC-2000, WRC-03, WRC-07 and WRC-12, shall be applied, pursuant to Article 54 of the Constitution, on the following basis
  • The revised provisions for which other effective dates of application are stipulated in Resolutions: 56 (Rev.WRC-03), 85 (WRC-03), 87 (WRC-03), 96 (WRC-03), 122 (Rev.WRC-03), 142 (WRC-03), 145 (WRC-03), 146 (WRC-03), 221 (Rev.WRC-03), 413 (WRC-03), 539 (Rev.WRC-03), 546 (WRC-03), 743 (WRC-03) and 902 (WRC-03)
  • The revised provisions for which other effective dates of application are stipulated in Resolutions: 55 (Rev.WRC-07), 97 (WRC-07), 149 (WRC-07), 355 (WRC-07) and 905 (WRC-07)
  • The other provisions of these Regulations, as revised by WRC-1 2, shall enter into force on 1 January 2013, with the following exceptions
PDF
PDF
PDF
8.Akta Final Konferensi Paris mengenai Kamboja
Final Act of the Paris Conference on Cambodia
Paris,
23-Okt-1991
Ratifikasi Tidak Diperlukan

Piagam / Notifikasi
- Aksesi dari Polandia tanggal 30-09-1992
Mulai Berlaku
23-Oktober-1991 (Tanggal Penandatanganan)

Catatan Khusus
Depositori Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Perancis
PDF
PDF
9.Akta Final Mengenai Konferensi Internasional Negara-Negara Penghasil Bauksit dan Protokol Tentang Persetujuan Pembentukan Asosiasi Bauksit Internasional
Final Act of the International Conference of Bauxite Producing Countries and Protocol to the Agreement Establishing of the International Bauxite Association
Conakry,
08-Mar-1974
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.38 Tahun 1976 Tanggal 20 Agustus 1976 Lembaran Negara No.44

Piagam / Notifikasi
Piagam Aksesi dari Indonesia tanggal 31 Agustus 1976
Mulai Berlaku
  • Setelah Piagam Pengesahan atau Persetujuan telah disampaikan kepada pemerintah Jamaika sebagaimana tertera pada pasal XXI oleh negara-negara dalam daftar paragraf 1 (a) pasal II Persetujuan.
  • Negara-nagara penghasil Bauksit lainnya dapat melakukan Aksesi dan berlaku pada tanggal penyampaian Piagam Aksesi.
PDF
PDF
PDF
10.Akta Konferensi Internasional mengenai Viet-Nam
Act of the International Conference on Viet-Nam
Paris,
02-Mar-1973
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
02-Maret-1973 (Tanggal Penandatanganan)
PDF
Ada 3520 data — Anda di halaman ke-1 dari 352 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export