PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
51.Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman mengenai Dinas-dinas Penerbangan antara dan melewati Wilayahnya Masing-masing
Agreement between the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany for Air Services between and beyond their Respective Territories
Jakarta,
04-Des-1969
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.58 Tahun 1972 tanggal 28 Agustus 1972 Lembaran Negara No.36

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Jerman tanggal 23 Juni 1971
  • Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Bonn tanggal 31 Januari 1973
Mulai Berlaku
03-Maret-1973 30 hari setelah pertukaran Piagam Ratifikasi

Masa Berlaku
Sampai diakhiri oleh salah satu Pihak

Cara Pengakhiran
Dapat dilakukan dengan cara Pemberitahuan tertulis kapan saja oleh para Pihak, dan akan berlaku efektif 12 bulan setelah tanggal penerimaan Nota Pemberitahuan

Catatan Khusus
  • Persetujuan ini harus didaftarkan ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO)
  • Persetujuan ini akan berakhir bila Persetujuan tentang Hubungan Udara antara dan diatas Wilayahnya Masing-masing yang di tandatangani di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1976 sudah berlaku
PDF
52.Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan
Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kyrgyz Republic
Jakarta,
18-Jul-1995
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.7 Tahun 1997 tanggal 12 Maret 1997 Lembaran Negara No.14

Piagam / Notifikasi
Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari kedua Pihak (Indonesia dan Kyrgyzstan) belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
Persetujuan ini akan mulai berlaku sementara pada tanggal ditandatangani dan berlaku secara resmi segera setelah para Pihak Penandatangan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Penandatangan lainnya melalui pertukaran nota diplomatik bahwa persyaratan-persyaratan konstitusional yang diperlukan untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah dipenuhi (Pasal XXII)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Pihak Penandatangan sewaktu-waktu dapat memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak Penandatangan lainnya tentang keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini; pemberitahuan tersebut harus disampaikan pula secara bersamaan kepada Organisasi Penerbangan Sipil lnternasional. Dalam hal demikian, maka Persetujuan ini akan berakhir masa berlakunya dua belas (12) bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan itu oleh Pihak yang lain kecuali jika nota pengakhiran itu dicabut kembali dengan suatu Persetujuan diantara mereka sebelum batas waktu tersebut berakhir. Dalam hal tidak ada pengakuan penerimaan dari Pihak Penandatanganan yang lain, maka pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima empat belas (14) hari setelah diterimanya pemberitahuan itu oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Pasal XX)
PDF
53.Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kroasia
Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Croatia
Jakarta,
25-Sep-1996
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.43 Tahun 1998 tanggal 10 Maret 1998 Lembaran Negara No.61

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.260/EK/IV/98/29 tanggal 29 April 1998 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.297/02 tanggal 2 Desember 2002 dari Kroasia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.D-634/EK/XII/2002/ 04 tanggal 27 Desember 2002 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Kroasia
  • Nota Diplomatik No.035/03 tanggal 14 Februari 2003 dari Kroasia mengenai penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 1 Februari 2003
Mulai Berlaku
01-Februari-2003 (Hari pertama bulan Kedua setelah pertukaran Nota Pemberitahuan (Pasal XXIII)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak dapat setiap saat memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak lainnya tentang keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini; pemberitahuan tersebut harus secara bersamaan dikirimkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Dalam hal seperti Persetujuan ini akan berakhir dua belas (12) bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Pihak lainnya, kecuali pemberitahuan pengakhiran tersebut ditarik berdasarkan persetujuan sebelum berakhirnya periode ini. Dengan tidak adanya pengakuan penerimaan oleh Pihak lain, pemberitahuan akan dianggap telah diterima empat belas (14) hari setelah diterimanya pemberitahuan itu oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Pasal XXI)
PDF
54.Anggaran Dasar Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Gerakan Negara-Negara Non-Blok dan Negara yang Sedang Berkembang
Statute of the Centre for Science and Technology of the Movements of the Non-Aligned Countries and other Developing Countries
New York,
04-Feb-1985
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.31 Tahun 1994 Tanggal 10 Mei 1994 Lembaran Negara No.27

Piagam / Notifikasi
Piagam Pengesahan dari Indonesia Tanggal 2 September 1994
Mulai Berlaku
  • 30 hari setelah penyampaian Piagam Pengesahan, Penerimaan, Penyetujuan atau Aksesi ke-30
  • Bagi Negara Anggota yang mengesahkan atau menerima atau menyetujui atau mengaksesi setelah penyampaian Piagam Pengesahan, Penerimaan, Penyetujuan, atau Aksesi ke-30, Statuta ini akan berlaku 30 hari setelah penyampaian Piagam Pengesahan, Penerimaan, Penyetujuan, atau Aksesi tersebut
PDF
PDF
PDF
55.Perjanjian Persahabatan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Afganistan
Treaty of Friendship Between the Government of the Republic of Indonesia and the Kingdom of Afghanistan
Bandung,
24-Apr-1955
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.68 tahun 1957 tanggal 12 November 1957 Lembaran Negara No.143 Tambahan Lembaran Negara No.1463

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Indonesia tanggal 12 Desember 1957
  • Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Kabul pada tanggal 28 Juli 1958
Mulai Berlaku
28-Juli-1958 (Tanggal Pertukaran Piagam Pengesahan) (Pasal VI)
PDF
56.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Sudan concerning the Promotion and Protection of Investments
Khartoum,
10-Feb-1998
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.24 Tahun 2002 tanggal 25 April 2002 Lembaran Negara No.42

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Pengesahan dari Sudan tanggal 27 April 2001
  • Nota Diplomatik No.SEJ/68/B/1/1 tanggal 2 Januari 2002 dari Sudan mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.560/EK/V/2002/29A tanggal 17 Mei 2002 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 17 Agustus 2002
Mulai Berlaku
17-Agustus-2002 (3 bulan setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XIII, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 tahun dan akan terus berlaku 10 tahun berikutnya dan seterusnya (Pasal XIII, Ayat 1)

Cara Pengakhiran
Salah satu pihak memberitahukan secara tertulis tentang pengakhirannya satu tahun sebelum masa Persetujuan ini berakhir (Pasal XIII, Ayat 1)
PDF
57.Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Kemitraan Ekonomi
Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership
Jakarta,
20-Agu-2007
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No. 36 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 Lembaran Negara No.74

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik dari KBRI Tokyo (Indonesia) tanggal 1 Juni 2008 mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik dari Kemlu Jepang tanggal 1 Juni 2008 mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Pertukaran Nota Diplomatik dilakukan di Tokyo, Jepang pada tanggal 1 Juni 2008
Mulai Berlaku
01-Juli-2008 (30 hari setelah pertukaran Nota Pemberitahuan) (Pasal 153)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku kecuali diakhiri sebagaimana diatur dalam Pasal 154 (Pasal 153)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak dapat menghentikan Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu satu tahun sebelumnya kepada Pihak lainnya (Pasal 154)
PDF
58.Protokol 1978 pada Konvensi Internasional mengenai Kelestarian Lingkungan Laut dari Bahaya Pencemaran yang berasal dari Kapal, 1973 beserta perubahannya
Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as Amanded
London,
17-Feb-1978
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.46 Tahun 1986 Tanggal 9 September 1986 Lembaran Negara No.59

Piagam / Notifikasi
Piagam Aksesi dari Indonesia tercatat pada Website Depository tanggal 24 September 1986
Mulai Berlaku
  • 21 Januari 1987 (Indonesia)
  • 2 Oktober 1983 (Protokol)
PDF
PDF
PDF
59.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tentang Pendirian Kantor Perwakilan OECD di Indonesia
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) on the Establishment of the OECD Country Office in Indonesia
St. Petersburg,
05-Sep-2013
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.174 Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014 Lembaran Negara No.371

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.4/2013 tertanggal 26 September 2013 dari OECD mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal Pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.D/00055/ 01/2015/60 tertanggal 8 Januari 2015 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal Pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No. 1/2015 tertanggal 18 Februari 2015 dari OECD mengenai Pemberitahuan Mulai Berlakunya Persetujuan yaitu tanggal 9 Februari 2015
Mulai Berlaku
09-Februari-2015 (Tanggal di mana Pihak terakhir memberitahukan kepada Pihak yang lain mengenai penyelesaian prosedur mulai berlakunya, dalam hal OECD prosedur internalnya, atau dalam hal Republik Indonesia penyelesaian persyaratan konstitusionalnya)

Masa Berlaku
Para Pihak terikat oleh ketentuan dan kewajiban mereka dalam Persetujuan ini hingga periode pemberitahuan tiga bulan berakhir

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini kapan pun dengan pemberitahuan secara tertulis tiga bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini
PDF
60.Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di bidang Perpajakan (Teks sebagaimana telah diubah dengan Ketentuan Protokol Perubahan Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan)
Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (Text Amended by the Provisions of the Protocol Amending the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters)
Cannes,
03-Nov-2011
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.159 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 Lembaran Negara No.316

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Pengesahan dari Indonesia No.17/HI/11/2014/IR tertanggal 24 November 2014
  • Proces-Verbal Penyerahan Piagam Pengesahan dilakukan di Paris pada tanggal 21 Januari 2015
Mulai Berlaku
  • 1 Mei 2015 (Indonesia)
  • Konvensi ini wajib mulai berlaku efektif pada hari pertama bulan berikutnya setelah berakhimya jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dimana lima Pihak telah menyatakan persetujuan mereka untuk terikat dengan Konvensi sesuai dengan ketentuan ayat 1.

Cara Pengakhiran
  • Setiap Pihak pada setiap saat dapat mengundurkan diri dari Konvensi ini dengan cara menyampaikan pemberitahuan yang ditujukan kepada salah satu Depositaries.
  • Pengunduran diri tersebut wajib berlaku efektif pada hari pertama bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Depositaries.
  • Setiap Pihak yang mengundurkan diri dari Konvensi wajib tetap terikat oleh ketentuan Pasal 22 sepanjang Pihak tersebut mempertahankan kepemilikan atas dokumen atau informasi yang diperoleh berdasarkan Konvensi ini.
PDF
PDF
PDF
Ada 3661 data — Anda di halaman ke-6 dari 367 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export