PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
41.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia terkait dengan Kerjasama dalam Perikanan
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia relating to Cooperation in Fisheries
Jakarta,
22-Apr-1992
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.37 Tahun 1993 tanggal 15 Mei 1993 Lembaran Negara No.38

Piagam / Notifikasi
Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari kedua Pihak (Indonesia dan Australia) belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir dimana masing-masing Pihak harus memberitahukan Pihak yang lain bahwa mereka telah memenuhi persyaratan konstitusionalnya yang diperlukan untuk berlakunya Persetujuan ini (Pasal 13, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai masa berlakunya dua belas bulan sejak tanggal dimana salah satu Pihak harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain untuk menghentikan Persetujuan ini (Pasal 13, Ayat 2)
PDF
42.Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini
Extradition Treaty between the Republic of Indonesia snd the Independent State of Papua New Guinea
Jakarta,
17-Jun-2013
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.6 Tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 Lembaran Negara No.49 Tambahan Lembaran Negara No.5674

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No. D/1330/04/2015/59 tanggal 21 April 2015 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Papua Nugini belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
Perjanjian ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan terakhir dari Pihak yang saling memberitahukan secara tertulis bahwa masing-masing persyaratan mereka untuk mulai berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi (Pasal 26, Ayat 1)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapanpun melalui periberitahuan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak lainnya dan hal tersebut harus berakhir untuk diberlakukan 6 (enam) bulan setelah diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran (Pasal 26, Ayat 2)

Catatan Khusus
Nota Diplomatik Pemberitahuan Pemberlakuan Persetujuan dari Negara Mitra belum diterima Treaty Room
PDF
43.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen antara Kedua Negara
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia relating to the Delimitation of the Continental Shelves between the Two Countries
Kuala Lumpur,
27-Okt-1969
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.89 Tahun 1969 of 5 November 1969 Lembaran Negara No.54

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Malaysia tanggal 4 November 1969
  • Piagam Ratifikasi dari Indonesia tanggal 7 November 1969
  • Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Jakarta pada tanggal 7 November 1969
Mulai Berlaku
07-November-1969 (Tanggal pertukaran Piagam Ratifikasi) (Pasal VII)

Catatan Khusus
  • No. Peta : MYS.1969.0008.9
  • Jml. Hal : 1 lembar
PDF
44.Konvensi Pembentukan Perwakilan Perlindungan Investasi Multilateral
Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency
Seoul,
11-Okt-1985
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.31 Tahun 1986 Tanggal 18 Juli 1986 Lembaran Negara No.45

Piagam / Notifikasi
Piagam Pengesahan dari Indonesia tercatat pada Website Depository tanggal 26 September 1986
Mulai Berlaku
  • 26 September 1986 (Indonesia)
  • 13 April 1992 (Konvensi)

Cara Pengakhiran
Any member may, after the expiration of three years following the date upon which this Convention has entered into force with respect to such member, withdraw from the Agency at any time by giving notice in writing to the Agency at its principal office. The Agency shall notify the Bank, as depository of this Convention, of the receipt of such notice. Any withdrawal shall become effective ninety days following the date of the receipt of such notice by the Agency. A member may revoke such notice as long as it has not become effective. (Article 51)
PDF
PDF
PDF
45.Persetujuan Keamanan Minyak ASEAN
ASEAN Petroleum Security Agreement
Cha-Am, Thailand,
01-Mar-2009
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No. 7 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 Lembaran Negara No.15

Piagam / Notifikasi
  • Singapura 14 September 2009 (R)
  • Viet Nam 8 Januari 2010 (a)
  • Brunei 24 Februari 2010 (R)
  • Thailand 26 Mei 2010 (R)
  • Myanmar 29 Juni 2010 (R)
  • Malaysia 12 Januari 2011 (R)
  • Filipina 12 Juli 2011 (R)
  • Laos 21 Oktober 2011 (R)
  • Kamboja 10 Oktober 2012 (a)
  • Indonesia 8 Februari 2013 (R)
    19 Februari 2013 (N)
Mulai Berlaku
  • 22-Maret-2013 (30 hari setelah pendepositan ke-10 Piagam ratifikasi atau Penerimaan (Pasal 7 Paragraf 3))
  • Persetujuan ini harus di-Ratifikasi atau di-Terima oleh seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN (Pasal 7 Paragraf 2)

Catatan Khusus
  • Depositori : Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 7 Paragraf 1)
  • Persetujuan ini mengakhiri Persetujuan Pengamanan Minyak ASEAN tertanggal 24 Juni 1986
PDF
46.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Panama tentang Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas, Konsuler dan Khusus
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Panama on Visa Exemption for Holders of Diplomatic, Official, Service, Consular and Special Passports
Panama City,
05-Jun-2015
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.63 Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016 Lembaran Negara No.140

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik tanggal 16 September 2016 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Pihak Panama belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir secara tertulis dimana Para Pihak saling memberitahukan Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana diatur dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi (Pasal 11, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (Pasal 11, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang ditentukan (Pasal 11, Ayat 2)
PDF
47.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the South Africa for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income
Jakarta,
15-Jul-1997
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.148 tahun 1998 tanggal 18 September 1998 Lembaran Negara No.41

Piagam / Notifikasi
Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari kedua Pihak (Indonesia dan Afrika Selatan) belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
Setiap Negara Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak yang lain mengenai penyelesaian prosedur hukum yang diperlukan untuk berlakunya Persetujuan ini. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut (Pasal 27, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku tanpa batas waktu (Pasal 28, Ayat 1)

Cara Pengakhiran
Salah satu Negara Pihak dapat mengakhiri Persetujuan melalui saluran diplomatik dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Negara lain selambat-lambatnya tanggal 30 Juni setiap tahun takwim setelah lima tahun di mana Persetujuan ini mulai berlaku (Pasal 28, Ayat 1)
PDF
48.Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia
Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and Australia
Jakarta,
22-Apr-1992
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.8 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994. Lembaran Negara No.58 Tambahan Lembaran Negara No.3565

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.PO.649/94/29 tanggal 24 November 1994 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Perjanjian
  • Nota Diplomatik No. LG.598 tanggal 22 Desember 1994 dari Australia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Perjanjian, sekaligus penetapan mulai berlaku Perjanjian sejak 21 Januari 1995
Mulai Berlaku
21-Januari-1995 (30 hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 21, Ayat 1)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Negara Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis pada setiap waktu dan berakhir berlakunya pada hari ke seratus delapan puluh setelah hari pemberitahuan itu diajukan (Pasal 21, Ayat 2)
PDF
49.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pajak Penghasilan
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Bangkok,
15-Jun-2001
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.57 Tahun 2003 tanggal 21 Juli 2003 Lembaran Negara No.87

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.674/EK/VIII/2003/62 tanggal 28 Agustus 2003 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.20001/1629 tanggal 23 September 2003 dari Thailand mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
23-Oktober-2003 (30 hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 29, Paragraf 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan (Pasal 30)

Cara Pengakhiran
Setiap Negara pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri Persetujuan ini, melalui saluran diplomatik, dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang penghentian atau sebelum tanggal 30 Juni setiap tahun takwim berikutnya setelah jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun dimana Persetujuan ini mulai berlaku (Pasal 30)

Catatan Khusus
Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Fiskal yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 25 Maret 1981, akan berakhir dan tidak lagi berlaku berkenaan dengan pendapatan Persetujuan ini berlaku berdasarkan ketentuan-ketentuan Ayat 2 (Pasal 29, ayat 3)
PDF
50.Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman mengenai Dinas-dinas Penerbangan antara dan melewati Wilayahnya Masing-masing
Agreement between the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Germany for Air Services between and beyond their Respective Territories
Jakarta,
04-Des-1969
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.58 Tahun 1972 tanggal 28 Agustus 1972 Lembaran Negara No.36

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Jerman tanggal 23 Juni 1971
  • Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Bonn tanggal 31 Januari 1973
Mulai Berlaku
03-Maret-1973 (1 bulan setelah pertukaran Piagam Ratifikasi) (Pasal 15, Paragraf 2)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Pihak Berjanji sewaktu-waktu dapat memberitahukan kepada pihak yang lain, keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Pemberitahuan demikian itu harus serempak disampaikan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Jika pemberitahuan demikian itu telah disampaikan, maka Persetujuan ini akan habis berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penerimaan dari pemberitahuan itu oleh Pihak Berjanji yang lain, kecuali jika pemberitahuan untuk mengakhiri dicabut kembali atas persetujuan sebelum habis waktu tersebut. Dalam hal tidak ada pengakuan penerimaan oleh Pihak Berjanji yang lain, maka pemberitahuan itu akan dianggap sebagai telah diterima empat belas (14) hari sesudah diterimanya pemberitahuan itu oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) (Pasal 13)
PDF
Ada 3463 data — Anda di halaman ke-5 dari 347 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export