PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
11.Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-Masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara
Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment
Cape Town,
16-Nov-2001
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.8 Tahun 2007 Tanggal 20 Februari 2007 Lembaran Negara No.39

Piagam / Notifikasi
Piagam Aksesi dari Indonesia No.003/IA/II/2007 tanggal 27 Februari 2007 dan tercatat pada Website Depository tanggal 16 Maret 2007
Mulai Berlaku
  • 1 Juli 2007 (Indonesia
    Brafaks No.RR-036/ROMA/III/07 tanggal 19 Maret 2007 dari KBRI Roma
  • 1 Maret 2006 (Konvensi, Pasal XXVIII(1))
PDF
PDF
PDF
12.Mengubah Pasal VI Mengenai Susunan Anggota Tetap Dewan Gubernur, Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional
An Amendment of Article VI of the Statute of the International Atomic Energy Agency
Adopsi,
27-Sep-1984
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.80 Tahun 1993 Tanggal 1 September 1993 Lembaran Negara No.75

Piagam / Notifikasi
Piagam Penerimaan dari Indonesia Tanggal 27 September 1993
Mulai Berlaku
30 Oktober 1984 (Amandemen)
PDF
PDF
PDF
13.Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas Dalam Sub-Kawasan ASEAN
Protocol 2 on Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights within the ASEAN Sub-Region
Manila, Filipina,
20-Mei-2009
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.74 Tahun 2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Lembaran Negara No.99

Piagam / Notifikasi
  • Singapura 3 Juli 2009 (R)
  • Myanmar 7 Agustus 2009 (R)
  • Thailand 13 Oktober 2009 (R)
  • Viet Nam 22 Desember 2009 (a)
  • Malaysia 23 Januari 2010 (R)
  • Brunei 30 Maret 2010 (R)
  • Filipina 19 April 2010 (R)
  • Laos 17 Maret 2011 (a)
  • Kamboja 5 Mei 2011 (R)
  • Indonesia 24 November 2011 (R)
    25 November 2011 (N)
Mulai Berlaku
24 November 2011 (Protokol ini harus di-Ratifikasi atau di-Terima oleh para Pihak, dan berlaku efektif hanya diantara para Pihak yang telah menyelesaikan ratifikasi atau penerimaan (Pasal 5 Paragraf 2))

Catatan Khusus
Depositori : Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 5 Paragraf 1)
PDF
14.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Makedonia mengenai Pengecualian Persyaratan-Persyaratan Visa bagi Pemegang Pasport Diplomatik dan Passport Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Macedonia on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passport
Skopje,
28-Sep-2007
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.66 Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 Lembaran Negara No.143

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.96-129/1 tertanggal 24 Februari 2012 dari Makedonia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.179/PL/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.10-03-35/8 tanggal 30 Juli 2012 dari Makedonia mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia sekaligus Penetapan mulai berlakunya Persetujuan sejak 26 Agustus 2012
Mulai Berlaku
26-Agustus-2012 (30 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir (Pasal XI, Ayat 1))

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku selama 5 tahun dan akan diperpanjang secara otomatis selama jangka waktu 5 tahun berikutnya, dengan kesepakatan bersama secara tertulis (Pasal XI, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Masing-masing pihak dapat memberhentikan persetujuan ini dengan memberikan kepada pihak lain sebuah pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemberhentian (Pasal XI, Ayat 3)

Catatan Khusus
Persetujuan ini akan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2017 (Pasal XI, Ayat 2)
PDF
15.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kyrgyz Republic on Economic and Technical Cooperation
Jakarta,
18-Jul-1995
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.67 Tahun 1996 tanggal 21 Agustus 1996 Lembaran Negara No.83

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.011/1218 tanggal 20 Desember 1996 dari Kyrgyzstan mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Kawat No.BB-081/TASHKENT/081301 tanggal 13 Agustus 2001 dari KBRI Tashkent mengenai penetapaan mulai berlakunya Persetujuan sejak 20 Desember 1996
Mulai Berlaku
20-Desember-1996 (Tanggal Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal VII)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk periode berikutnya masing-masing 1 (satu) tahun (Pasal VIII)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak Penandatangan memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri persetujuan ini paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini (Pasal VIII)
PDF
16.Anggaran Dasar Masyarakat Telekomunikasi Asia Pasifik
Constitution of the Asian-Pacific Tellecommunity
Bangkok,
27-Mar-1976
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.12 Tahun 1985 Tanggal 28 February 1985 Lembaran Negara No.13

Piagam / Notifikasi
Piagam Aksesi dari Indonesia tercatat pada Website Depository tanggal 29 April 1985
Mulai Berlaku
  • 29 April 1985 (Indonesia)
  • 25 Februari 1979 Pasal 18 (Konstitusi)
PDF
PDF
PDF
17.Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China
Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China
Phnom Penh, Kamboja,
04-Nov-2002
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.48 Tahun 2004 Tanggal 15 Juni 2004 Lembaran Negara No.50

Piagam / Notifikasi
  • Viet Nam 26 November 2003 (R)
  • Laos 8 Januari 2004 (R)
  • Filipina 24 Februari 2004 (R)
  • Indonesia 31 Agustus 2004 (N)
  • Kamboja 6 Februari 2008
Mulai Berlaku
01-Juli-2003 (Pasal 16 Paragraf 1)

Catatan Khusus
Depositori : Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 15)
PDF
18.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on the Promotion and the Protection of Investments
Jakarta,
16-Feb-1991
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.8 Tahun 1994 tanggal 17 Februari 1994 Lembaran Negara No.4

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.ROKE-171 tanggal 7 Juni 1993 dari Korea Selatan mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.PO.32/94/29 tanggal 10 Maret 1994 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
10-Maret-1994 (Tanggal Nota Pemberitahuan Terakhir) (Pasal 12, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan akan terus berlaku setelah itu untuk jangka waktu sepuluh tahun berikutnya dan seterusnya (Pasal 12, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya untuk mengakhiri Persetujuan ini satu tahun sebelum masa berlakunya berakhir (Pasal 12, Ayat 2)

Catatan Khusus
  • Nota Diplomatik No.D/00504/02/2014/60 tanggal 21 Februari 2014 dari Indonesia mengenai usulan Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri Persetujuan dan akan berakhir sejak tanggal 9 Maret 2014
  • Nota Diplomatik No.ROKE-2014-161 tertanggal 11 Maret 2014 dari Pemerintah Korea Selatan mengenai Keputusan Pemerintah Korea untuk tetap memperpanjang Persetujuan tersebut sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
  • Persetujuan ini akan berakhir pada tanggal 9 Maret 2024
PDF
19.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Jakarta,
25-Feb-1997
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.160 Tahun 1998 tanggal 18 September 1998 Lembaran Negara No.153

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.758/EK/XI/98/29 tanggal 27 November 1998 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.TES-30079/555-225 tanggal 23 Desember 1998 dari Turki mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.TES-30079/38 tanggal 6 Maret 2000 dari Turki tentang penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 6 Maret 2000
Mulai Berlaku
06-Maret-2000 (Tanggal Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 27, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan (Pasal 28)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri berlakunya Persetujuan ini, melalui saluran-saluran diplomatik, dengan menyampaikan pemberitahuan tentang berakhirnya Persetujuan paling lambat 6 bulan sebelum berakhirnya tahun kalender setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal berlakunya Persetujuan (Pasal 28)
PDF
20.Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat dan Kelima yang Tidak terbatas dalam Titik yang Ditunjuk di ASEAN
Protocol 1 on Unlimited Third, Fourth and Fifth Freedom Traffic Rights among Designated Points in ASEAN
Manila, Filipina,
20-Mei-2009
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.74 Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015 Lembaran Negara 143

Piagam / Notifikasi
  • Singapura 3 Juli 2009 (R)
  • Myanmar 7 Agustus 2009 (R)
  • Thailand 13 Oktober 2009 (R)
  • Viet Nam 22 Desember 2009 (a)
  • Malaysia 23 Januari 2010 (R)
  • Brunei 30 Maret 2010 (R)
  • Filipina 19 April 2010 (R)
  • Laos 17 Maret 2011 (a)
  • Kamboja 5 Mei 2011 (R)
  • Indonesia 21 September 2015 (R)
    29 September 2015 (N)
Mulai Berlaku
  • 22-Desember-2009 (Tanggal pendepositan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan ke-3 dan harus berlaku hanya diantara para Pihak yang sudah meratifikasi atau menerimanya (Pasal 7 Paragraf 3))
  • Protokol ini harus di-Ratifikasi atau di-Terima oleh para Pihak (Pasal 7 Paragraf 2)

Catatan Khusus
Depositori : Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 7 Paragraf 1)
PDF
Ada 3715 data — Anda di halaman ke-2 dari 372 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export