PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
1.Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Fiji tentang Kerangka Kerjasama Pembangunan
Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on the Framework for Development Cooperation
Bali,
27-Mei-2011
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.30 tahun 2016 Tanggal 15 April 2016 Lembaran Negara No.71

Piagam / Notifikasi
  • Brafaks No. B.60.160032 tanggal 26 Mei 2016 dari Dit. Perjanjian Ekososbud kepada KBRI Suva, Fiji mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Fiji belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
Kesepakatan ini akan mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik (Pasal 10, Ayat 1)

Masa Berlaku
Kesepakatan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk setiap periode berturut-turut selama 3 (tiga) tahun (Pasal 10, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Kesepakatan ini pada akhir durasi Kesepakatan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 6 (enam) bulan sebelum pengakhiran tersebut kepada Pihak lain (Pasal 10, Ayat 2)
PDF
2.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrghyzstan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kyrgyz Republic concerning the Promotion and Protection of Investments
Jakarta,
18-Jul-1995
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.80 Tahun 1995 tanggal 6 Desember 1995 Lembaran Negara No.73

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik tanggal 22 Januari 1997 dari Kyrgyzstan mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik tanggal 19 Februari 1998 dari Indonesia mengenai mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
19-Mei-1998 (3 Bulan setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XIII, Ayat 1)

Masa Berlaku
  • Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 tahun dan akan terus berlaku 10 tahun berikutnya dan seterusnya (Pasal XIII, Ayat 1)
  • Dalam hubungannya dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dari Pasal I sampai XII akan tetap berlaku untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya terhitung sejak tanggal pengakhiran Persetujuan ini (Pasal XIII, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu pihak memberitahukan secara tertulis tentang pengakhirannya satu tahun sebelum masa Persetujuan ini berakhir (Pasal XIII, Ayat 1)

Catatan Khusus
Persetujuan ini akan berakhir pada tanggal 18 Februari 2018 berdasarkan Nota Diplomatik No.D/00408/02/2014/60 tanggal 24 Februari 2014 dari Indonesia mengenai Keputusan Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri Persetujuan
PDF
3.Konvensi Basel Tentang Pengaturan Larangan Ekspor dan Impor serta Pembuangan Limbah Berbahaya Secara Tidak Sah
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wasters and Their Disposal
Basel,
22-Mar-1989
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.61 Tahun 1993 Tanggal 12 Juli 1993 Lembaran Negara No.62

Piagam / Notifikasi
Piagam Aksesi dari Indonesia tercatat pada Website Depository tanggal 20 September 1993
Mulai Berlaku
  • 20 September 1993 (Indonesia)
  • 5 Mei 1992 Pasal 25(1) (Konvensi)
PDF
PDF
PDF
4.Protokol 3 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan keempat yang Tidak Terbatas Dalam Sub-Kawasan ASEAN
Protocol 3 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights between the ASEAN Sub-Regions
Manila, Filipina,
20-Mei-2009
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.77 Tahun 2012 Tanggal 21 September 2012 Lembaran Negara No. 177

Piagam / Notifikasi
  • Singapura 3 Juli 2009 (R)
  • Thailand 13 Oktober 2009 (R)
  • Viet Nam 22 Desember 2009 (a)
  • Malaysia 23 Januari 2010 (R)
  • Brunei 30 Maret 2010 (R)
  • Filipina 19 April 2010 (R)
  • Myanmar 1 Juli 2011 (R)
  • Laos 17 Maret 2011 (a)
  • Kamboja 5 Mei 2011 (R)
  • Indonesia 27 November 2012 (R)
    27 November 2012 (N)
Mulai Berlaku
  • 22 Desember 2009 (Tanggal pendepositan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan ke-3 dan harus sudah berlaku hanya diantara para Pihak yang telah menyelesaikan ratifikasi atau penerimaan (Pasal 5 Paragraf 3))
  • Protokol ini harus di-Ratifikasi atau di-Terima oleh para Pihak (Pasal 5 Paragraf 2)

Catatan Khusus
Depositori : Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 5 Paragraf 1)
PDF
5.Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982
United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982
Montego Bay,
10-Des-1982
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.17 Tahun 1985 Tanggal 31 Desember 1985 Lembaran Negara No.76 Tambahan Lembaran Negara No.3319

Piagam / Notifikasi
Piagam Pengesahan dari Indonesia tercatat pada Website Depository tanggal 3 Februari 1986
Mulai Berlaku
  • 3 Februari 1986 (Indonesia)
  • 16 November 1994 (Konvensi, Pasal 308(1))

Cara Pengakhiran
Setiap Pihak dapat melalui Pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekjen PBB untuk menyatakan Pengunduran diri dari Konvensi ini dengan disertai alasan yang jelas, dan akan berlaku efektif 1 tahun setelah diterimanya Pemberitahuan tertulis tersebut oleh Sekjen PBB
PDF
PDF
PDF
6.Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat dan Kelima yang Tidak terbatas dalam Semua Titik melalui Bandara Internasional di ASEAN
Protocol 2 On Unlimited Third, Fourth and Fifth Freedom Traffic Rights Among All Points With International Airports in ASEAN
Manila, Filipina,
20-Mei-2009
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.74 Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015 Lembaran Negara 143

Piagam / Notifikasi
  • Singapura 3 Juli 2009 (R)
  • Myanmar 7 Agustus 2009 (R)
  • Thailand 13 Oktober 2009 (R)
  • Viet Nam 22 Desember 2009 (a)
  • Malaysia 23 Januari 2010 (R)
  • Brunei 30 Maret 2010 (R)
  • Filipina 19 April 2010 (R)
  • Laos 17 Maret 2011 (a)
  • Kamboja 5 Mei 2011 (R)
  • Indonesia 21 September 2015 (R)
    29 September 2015 (N)
Mulai Berlaku
  • 13 Oktober 2009 (Tanggal pendepositan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan ke-3 dan harus sudah berlaku hanya diantara para Pihak yang telah menyelesaikan ratifikasi atau penerimaan (Pasal 6 Paragraf 3))
  • Protokol ini harus di-Ratifikasi atau di-Terima oleh para Pihak (Pasal 6 Paragraf 2)

Catatan Khusus
Depositori : Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 6 Paragraf 1)
PDF
7.Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Yaman
Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Yemen
Jakarta,
20-Feb-1998
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.91 Tahun 1998 tanggal 23 Juni 1998 Lembaran Negara No.104

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.520/EK/VIII/98/29 tanggal 28 Agustus 1998 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Yaman belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak pada Persetujuan saling memberitahukan melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan konstitusional untuk berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi (Pasal 13, Paragraf 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini berlaku untuk periode lima tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk periode-periode berikutnya setiap satu tahun (Pasal 13, Paragraf 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak pada Persetujuan mengakhiri dengan memberitahukan secara tertulis sedikitnya enam bulan sebelum masa Persetujuan ini berakhir (Pasal 13, Paragraf 2)
PDF
8.Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini tentang Angkutan Udara Berjadwal
Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea relating to Scheduled Air Services
Jakarta,
19-Feb-1990
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.108 Tahun 1993 tanggal 6 November 1993 Lembaran Negara No.91

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Indonesia tanggal 1 Desember 1993
  • Nota Diplomatik No.113/90 tanggal 26 Juli 1990 dari Papua Nugini mengenai Pemberlakuan Persetujuan
  • Piagam Ratifikasi dari papua Nugini dan Protokol Pertukaran Piagam ratifikasi belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
Persetujuan ini harus diratifikasi sesuai dengan persyaratan konstitusional masing-masing Pihak. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pertukaran instrumen ratifikasi (Pasal 18)

Cara Pengakhiran
Setiap Pihak dapat sewaktu-waktu memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak Terkait lainnya mengenai keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan bersamaan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional oleh Pihak Penandatangan yang memberikan pemberitahuan. Persetujuan ini akan berakhir dua belas (12) bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Pihak Penandatangan lainnya, kecuali jika pemberitahuan tersebut dibatalkan dengan persetujuan sebelum berakhirnya periode ini. Dengan tidak adanya pengakuan penerimaan oleh Pihak Penandatangan lainnya, pemberitahuan dianggap telah diterima empat belas (14) hari setelah diterimanya pemberitahuan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Pasal 18)
PDF
9.Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Filipina beserta Protokolnya
Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines and the Protocol
Jakarta,
10-Feb-1976
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.10 Tahun 1976 tanggal 26 Juli 1976 Lembaran Negara No.38 Tambahan Lembaran Negara No.3087

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Filipina tanggal 18 Maret 1976
  • Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Manila pada tanggal 25 Oktober 1976
Mulai Berlaku
25-Oktober-1976 (Tanggal pertukaran Piagam Ratifikasi) (Pasal XXI)

Cara Pengakhiran
Persetujuan ini dapat diakhiri setiap waktu oleh salah satu Pihak dengan memberitahukan maksud untuk melakukan itu 6 (enam) bulan sebelumnya (Pasal XXII)
PDF
10.Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-Masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara
Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft Equipment
Cape Town,
16-Nov-2001
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.8 Tahun 2007 Tanggal 20 Februari 2007 Lembaran Negara No.39

Piagam / Notifikasi
Piagam Aksesi dari Indonesia No.003/IA/II/2007 tanggal 27 Februari 2007 dan tercatat pada Website Depository tanggal 16 Maret 2007
Mulai Berlaku
  • 1 Juli 2007 (Indonesia
    Brafaks No.RR-036/ROMA/III/07 tanggal 19 Maret 2007 dari KBRI Roma
  • 1 Maret 2006 (Konvensi, Pasal XXVIII(1))
PDF
PDF
PDF
Ada 3465 data — Anda di halaman ke-1 dari 347 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export