PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
1.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Makedonia mengenai Pengecualian Persyaratan-Persyaratan Visa bagi Pemegang Pasport Diplomatik dan Passport Dinas
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Macedonia on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Service Passport
Skopje,
28-Sep-2007
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.66 Tahun 2012 tanggal 13 Juli 2012 Lembaran Negara No.143

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.96-129/1 tertanggal 24 Februari 2012 dari Makedonia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.179/PL/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.10-03-35/8 tanggal 30 Juli 2012 dari Makedonia mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia sekaligus Penetapan mulai berlakunya Persetujuan sejak 26 Agustus 2012
Mulai Berlaku
26-Agustus-2012 (30 hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir (Pasal XI, Ayat 1))

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (Pertukaran Nota Diplomatik "Indonesia No.353/08/17/01 tgl 16 Agustus 2017" dan "Makedonia No.42-23375/1 tgl 24 Agustus 2017)

Cara Pengakhiran
Masing-masing pihak dapat memberhentikan persetujuan ini dengan memberikan kepada pihak lain sebuah pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemberhentian (Pasal XI, Ayat 3)

Catatan Khusus
  • Nota Diplomatik No.353/08/17/01 tanggal 16 Agustus 2017 dari Indonesia mengenai usulan Perubahan Pasal XI, Ayat 2, sehingga berbunyi sebagai berikut : “2. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan”
  • Nota Diplomatik No.42-23375/1 tanggal 24 Agustus 2017 dari Makedonia mengenai pemberitahuan telah diterimanya Nota Diplomatik No.353/08/17/01 tanggal 16 Agustus 2017 dari Indonesia sekaligus menyetujui usulan Perubahan Pasal XI, Ayat 2, sehingga berbunyi sebagai berikut : “2. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan”
PDF
2.Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Montenegro mengenai Konsultasi Bilateral
Memorandum of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of Montenegro on Bilateral Consultation
New York,
20-Sep-2017
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
20-September-2017 (Tanggal Penandatanganan) (Pasal 7, Ayat 1)

Masa Berlaku
MoU ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan akan diperbaharui secara otomatis untuk periode-periode lima tahun berturut-turut (Pasal 7, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak menyampaikan notifikasi kepada Pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik mengenai keinginannya untuk mengakhiri MoU sedikitnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran (Pasal 7, Ayat 2)
PDF
3.Persetujuan Multilateral mengenai Hak-Hak Komersial pada Jasa Udara Non-Jadwal diantara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
Multilateral Agreement on Commercial Rights on Non-Scheduled Air Services among the Association of South East Asian Nations
Manila, Filipina ,
13-Mar-1971
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.71 Tahun 1972 Tanggal 21 Desember 1972 Lembaran Negara No.52

Piagam / Notifikasi
  • Laos 16 Oktober 1997 (A)
  • Myanmar 16 Oktober 1997 (A)
  • Kamboja 30 April 1999 (A)
  • Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
  • Persetujuan ini harus diratifikasi oleh seluruh Negara Penandatangan (Pasal 5 Paragraf 2)
  • Setelah 2 Negara Penandatangan mendepositkan Piagam Ratifikasi, Persetujuan akan mulai berlaku 3 bulan setelah tanggal pendepositan Piagam Ratifikasi ke-3 (Pasal 6 Paragraf 1)

Catatan Khusus
  • Depositori : Pemerintah Filipina (Pasal 5 Paragraf 3)
  • Persetujuan ini harus didaftarkan pada ICAO
PDF
4.Persetujuan Kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand – Anggota Negara-Negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Masyarakat Ekonomi Eropa
Cooperation Agreement between Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura and Thailand - Member Countries of the Association of South-East Asian Nations and the European Economic Community
Kuala Lumpur, Malaysia,
07-Mar-1980
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.29 Tahun 1980 Tanggal 15 April 1980 Lembaran Negara No.26

Piagam / Notifikasi
  • Thailand 26 Mei 1980 (R)
  • EEC 29 Mei 1980 (N)
  • Malaysia 17 Februari 1982
  • Brunei 15 November 1984
  • Viet Nam 14 Februari 1997
  • Kamboja 28 Juli 2000
  • Laos PDR 28 Juli 2000
  • Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
Hari Pertama pada bulan berikutnya setelah tanggal dimana para Pihak memberitahukan telah dipenuhinya prosedur konstitusional masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan ini (Pasal 8 Paragraf 1)

Catatan Khusus
Persetujuan ini dibuat dalam 7 Bahasa Asli yaitu, Inggris, Denmark, Belanda, Perancis, Jerman dan Italia, keseluruh Naskah merupakan Naskah otentik
PDF
5.Persetujuan antara Pemerintah-Pemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Kanada mengenai Kerjasama Ekonomi
Agreement between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) and the Government of Canada on Economic Cooperation
Singapura,
28-Jul-1993
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.91 Tahun 1993 Tanggal 6 Oktober 1993 Lembaran Negara No.82

Piagam / Notifikasi
Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
Hari Pertama pada bulan berikutnya setelah tanggal dimana para Pihak memberitahukan telah dipenuhinya prosedur konstitusional masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan ini (Pasal XVII Paragraf 1)

Catatan Khusus
Persetujuan ini menggantikan Persetujuan antara Negara Anggota ASEAN dan Kanada mengenai Kerjasama Ekonomi yang dutandatangani di New York pada tanggal 25 September 1981 (Pasal XVII Paragraf 3)
PDF
6.Persetujuan mengenai Fasilitas dalam Pencarian untuk Kecelakaan Pesawat dan Penyelamatan Korban Selamat dari Kecelakaan
Agreement for the Facilitation of Search for Aircraps in Distress and Rescue of Survivors of Aircraft Accident
Singapura,
14-Apr-1972
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No. 72 tahun 1972 tanggal 21 Desember 1972 Lembaran Negara No.53

Piagam / Notifikasi
  • Viet Nam20 Februari 1997 (A)
  • Myanmar 16 Oktober 1997 (A)
  • Laos 16 Oktober 1997 (A)
  • Kamboja 30 April 1999 (A)
  • Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
  • Persetujuan ini wajib di Ratifikasi oleh Pemerintah-Pemerintah Negara Penandatangan (Pasal 8 Paragraf 1)
  • Tanggal Pendepositan Piagam Ratifikasi ke-5 (Pasal 9 Paragraf 1)
  • Persetujuan ini terbuka untuk di-Aksesi oleh Negara Anggota baru ASEAN (Pasal 8 Paragraf 2)

Catatan Khusus
  • Depositori : Piagam Pengesahan dan Aksesi didepositkan pada Pemerintah Singapura (Pasal 8 Paragraf 1 & 2)
  • Naskah Perjanjian dibuat 5 rangkap dalam Bahasa Inggris (Paragraf Terakhir)
PDF
7.Protokol 3 Jenis dan Jumlah Kendaraan di Jalan (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Fasilitasi Barang dalam Transit)
Protocol 3 Types and Quantity of Road Vehicles (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit)
Ha Noi, Viet Nam,
15-Sep-1999
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.86 Tahun 2000 Tanggal 23 Juni 2000 Lembaran Negara No.97

Piagam / Notifikasi
  • Viet Nam 15 November 1999 (a)
  • Filipina 25 November 1999 (R)
  • Laos 19 Januari 2000 (a)
  • Myanmar 21 Agustus 2000 (R)
  • Brunei 8 September 2004 (R)
  • Singapura 2 Mei 2006 (R)
  • Kamboja 9 Mei 2007 (R)
  • Malaysia 24 Juli 2009 (R)
  • Thailand 19 April 2010 (R)
  • Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
  • 19-April-2010 Tanggal pendepositan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan dari seluruh Pemerintah Negara Penandatangan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 8 Paragraf 4)
  • Dibutuhkan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan dari para Pihak (Pasal 8 Paragraf 3)

Masa Berlaku
Depositori : Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 8 Paragraf 1)
PDF
8.Protokol 4 Perseyaratan Teknik Kendaraan (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN tentang Fasilitasi Barang dalam Transit)
Protocol 4 Technical Requirements of Vehicles (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit)
Ha Noi, Viet Nam,
15-Sep-1999
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.86 Tahun 2000 Tanggal 23 Juni 2000 Lembaran Negara No.97

Piagam / Notifikasi
  • Viet Nam 15 November 1999 (a)
  • Laos 19 Januari 2000 (a)
  • Myanmar 16 Oktober 2003 (R)
  • Brunei 8 September 2004 (R)
  • Singapura 2 Mei 2006 (R)
  • Kamboja 9 Mei 2007 (R)
  • Malaysia 24 Juli 2009 (R)
  • Filipina 26 November 2009 (R)
  • Thailand 19 April 2010 (R)
  • Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
  • 19-April-2010 Tanggal pendepositan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan dari seluruh Pemerintah Negara Penandatangan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 8 Paragraf 4)
  • Dibutuhkan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan dari para Pihak (Pasal 8 Paragraf 3)

Catatan Khusus
Depositori : Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 8 Paragraf 1)
PDF
9.Memorandum Saling Pengertian Antarpemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Peserta Pada Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri Kawasan
Memorandum of Understanding between the Governments of the Participating Member States of the Association of Southeast Asian nations (ASEAN) on the Pilot Project for the Implementation of a Regional Self-Certification System
Da Nang, Vietnam,
30-Agu-2010
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.29 Tahun 2013 Tanggal 18 Maret 2013 Lembaran Negara No.69

Piagam / Notifikasi
  • Malaysia 17 September 2010 (R)
  • Singapura 11 Oktober 2010 (R)
  • Brunei 25 Oktober 2010 (R)
  • Thailand 25 Oktober 2011 (A)
  • Kamboja 26 Juni 2015 (a)
  • Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
  • 25-Oktober-2010 (Tanggal pendepositan Piagam Pengesahan atau Penerimaan dari dari seluruh Negara Peserta (Pasal 8 Para 3))
  • MoU wajib diratifikasi atau diterima oleh seluruh Negara Anggota (Pasal 8 Para 2)

Masa Berlaku
1 (satu) tahun (Pasal 8 Para 4) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para Pihak (Pasal 8 Para 5)

Catatan Khusus
Pursuant to article 8, paragraph 5, Thailand agrees to extend the MoU starting from 1 Januari 2017 until the full implementation of the ASEAN-wide Self-Certification Scheme
PDF
10.Persetujuan tentang Pembentukan Sekretariat Regional untuk Pelaksanaan Pengaturan Pengakuan Timbal-Balik ASEAN terhadap Tenaga Ahli Pariwisata
Agreement on the Establishment of the Regional Secretariat for the Implementation of the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals
Jakarta,
30-Des-2015
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.61 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017, Lembaran Negara No.140

Piagam / Notifikasi
  • Brunei 22 Juli 2016 (N)
  • Kamboja 23 November 2016 (N)
  • Thailand 30 September 2016 (N)
  • Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
Each ASEAN Member State shall notify the Secretary-General of ASEAN upon completion of its internal l8gal procedures for entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the deposit of the tenth instrument of notification of the fulfilment of such internal lega l procedures with the Secretary-General of ASEAN (Article 14 Para.1)

Cara Pengakhiran
This Agreement may be terminated by the ASEAN Member States by written consent. Termination shall take effect on such date as shall be agreed upon by the ASEAN Member States in writing. Termination of this Agreement shall not prejudice any interest, right or obligation of any ASEAN Member State. ASEAN Member States shall consult on how any outstanding matters should be dealt with before the Agreement is terminated (Article 11 Para.1)
PDF
Ada 3463 data — Anda di halaman ke-1 dari 347 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export