PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
3481.Pertukaran Nota antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Bank Dunia) untuk Mendukung Fasilitas Desentralisasi II dari Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk Pelayanan Pemerintah Daerah (TF No096670)
Exchange of Notes between the Government of the Republic of Indonesia and the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) for Decentralization Support Facility II Formulation of Norms, Standards, Procedures and Criteria (NSPK) for Local Government Service Delivery (TF No. 096670)
No Place,
08-Jun-2010
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
Persetujuan ini tidak akan berlaku sampai bukti yang memuaskan Bank Dunia telah diberikan kepada Bank Dunia bahwa kondisi berikut ini telah dipastikan telah terpenuhi: Penerima telah mengadopsi sebuah Manual Proyek yang memenuhi persyaratan Bagian 2.03 (b) Lampiran ini dan diterima oleh Penerima dan Bank Dunia (Pasal IV, Butir 4.01)
PDF
3482.Pertukaran Nota antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Bank Dunia) untuk Fasilitas Pendukung Desentralisasi II Program Peningkatan Kapasitas pada Pemerintahan Legislasi Daerah (TF095584)
Exchange of Notes between the Government of the Republic of Indonesia and the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) for Decentralization Support Facility II Capacity Strengthening Program for Local Government Legislatures (TF095584)
No Place,
25-Jan-2010
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
Persetujuan ini tidak akan berlaku sampai bukti yang memuaskan Bank Dunia telah diberikan kepada Bank Dunia bahwa kondisi berikut ini telah dipastikan telah terpenuhi: Penerima telah mengadopsi sebuah Manual Proyek yang memenuhi persyaratan Bagian 2.03 (b) Lampiran ini dan diterima oleh Penerima dan Bank Dunia (Pasal IV, Butir 4.01)
PDF
3483.Pertukaran Nota antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Bank Dunia) untuk Fasilitas Pendukung Desentralisasi II Pengembangan Pusat Pelatihan dan Pendidikan Pemerintah : Memperkenalkan Standar Pelayanan Berbasis Peningkatan Publik (TF095995)
Exchange of Notes between the Government of the Republic of Indonesia and the International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) for Decentralization Support Facility II Government Training and Education Center Development : Introducing Based Standards for Improved Public Service Delivery (TF095995)
No Place,
25-Jan-2010
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
Persetujuan ini tidak akan berlaku sampai bukti yang memuaskan Bank Dunia telah diberikan kepada Bank Dunia bahwa kondisi berikut ini telah dipastikan telah terpenuhi: Penerima telah mengadopsi sebuah Manual Proyek yang memenuhi persyaratan Bagian 2.03 (b) Lampiran ini dan diterima oleh Penerima dan Bank Dunia (Pasal IV, Butir 4.01)
PDF
3484.Pengaturan antara Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Republik Indonesia dan Komisi Persiapan untuk Organisasi Perjanjian Komprehensif Uji Coba Nuklir mengenai Penggunaan dari Seismik Dasar, Seismik Bantuan dan Data Hidroakustik untuk Tujuan Peringatan Tsunami
Arrangement between the Meteorological, Climatological and Geophysical Agency of the Republic of Indonesia and the Preparation Commission for the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization concerning the Use of Primary Seismic, Auxiliary Seismic and Hydroacoustic Data for Tsunami Warning Purposes
Jakarta,
10-Nov-2008
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
10-November-2008 (Tanggal Penandatanganan) (Pasal 3, Butir 3.1)

Masa Berlaku
Pengaturan ini akan tetap berlaku sampai diberlakukannya Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif, yang pada saat Konferensi Para Negara Pihak, atas pertimbangannya sendiri, dapat memutuskan untuk membuat Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir yang Komprehensif untuk berhasil dalam Pengaturan (Pasal 3, Butir 3.1)

Cara Pengakhiran
Salah satu pihak dapat menghentikan Pengaturan dengan pemberitahuan tertulis tiga bulan sebelumnya (Pasal 3, Butir 3.3)
PDF
3485.Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Komisi Eropa atas nama Komunitas Eropa (Uni Eropa) mengenai Observasi pada Pemilihan Umum tahun 2004 di Indonesia
Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the European Commission on Behalf of the European Community (European Union) on the Observation of the General Election in the Year 2004 in Indonesia
Jakarta,
20-Feb-2004
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
20-Februari-2004 (Tanggal Penandatanganan) (Pasal 7)

Masa Berlaku
MoU ini akan tetap berlaku sampai Pemilu yang dijadwalkan pada tahun 2004 di Indonesia harus dipertanggungjawabkan, kecuali jika disetujui lain oleh Pemerintah dan Komisi Eropa (Pasal 7)
PDF
3486.Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Badan PBB urusan Program Pembangunan mengenai Bantuan Internasional untuk Pemilihan Umum di Indonesia
Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the United Nations Development Programme on International Assistance for the Electoral Process in Indonesia
Jakarta,
25-Apr-2003
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
25-April-2003 (Tanggal Penandatanganan) (Pasal 6)

Masa Berlaku
MoU ini akan tetap berlaku sampai semua sumber daya yang diberikan secara eksternal untuk pemilihan umum yang akan berlangsung pada tahun 2004 akan diperhitungkan, kecuali jika disetujui lain oleh Pemerintah dan UNDP (Pasal 6)
PDF
3487.Persetujuan Kredit Pembangunan antara Republik Indonesia dan Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) untuk Bantuan Teknik Proyek (Credit No.135-IND)
Development Credit Agreement between the Republic of Indonesia and International Development Association (IDA) for Technical Assistance Project (Credit No.135-IND)
Washington, DC,
27-Des-1968
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
27-Desember-1968 (Tanggal Penandatanganan)

Masa Berlaku
  • Jika Perjanjian Kredit Pembangunan ini tidak mulai berlaku dan efektif pada tanggal 19 Maret 1969, Perjanjian Kredit Pembangunan ini dan semua kewajiban para pihak di bawah ini akan berakhir, kecuali jika Asosiasi, setelah mempertimbangkan alasan penundaan, menetapkan tanggal kemudian untuk keperluan Bagian ini. Asosiasi segera memberitahukan kepada Peminjam pada tanggal tersebut (Pasal VI, Bagian 6.01)
  • Tanggal Penutupan adalah 31 Januari 1972 atau tanggal lain yang mungkin dari waktu ke waktu disepakati antara Peminjam dan Asosiasi (Pasal VII, Bagian 7.01)
PDF
3488.Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Protokolnya yang Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2002
Protocol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, and its Protocol, signed at Jakarta on January 29, 2002
Jakarta,
30-Jul-2015
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.24 Tahun 2017 tanggal 9 Maret 2017 Lembaran Negara No.42

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.JAK-EA/077/2016 tanggal 20 Juni 2016 dari Belanda mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.D/01625/06/2017/54 tanggal 14 Juni 2017 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Protokol, sekaligus penetapan mulai berlaku Protokol Sejak 1 Agustus 2017
Mulai Berlaku
01-Agustus-2017 (2 bulan setelah Nota Pemberitahuan Terakhir) (Pasal 10)

Catatan Khusus
Protokol ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan, dan Protokolnya (Pasal 9)
PDF
3489.Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerjasama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan di bidang Pertahanan terkait
Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation between Defence Officials and its related Activities
Ha Noi,
27-Okt-2010
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.3 Tahun 2016 Tanggal 15 Januari 2016 Lembaran Negara No.11 Tambahan Lembaran Negara No.5837

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.D/01425/05/2016/59 tanggal 24 Maret 2016 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan MoU
  • Nota Diplomatik No.731/BNG-LPQT tanggal 10 Oktober 2017 dari Vietnam mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan MoU, sekaligus Penetapan mulai berlakunya MoU sejak 9 November 2017
Mulai Berlaku
09-November-2017 (30 hari sejak tanggal Nota Pemberitahuan Terakhir) (Pasal XII, Ayat 1)

Masa Berlaku
MoU ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan pada waktu berakhirnya dapat diperbaharui untuk lima (5) tahun berikutnya (Pasal XII, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Dihentikan oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan terakhir secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum Pihak tersebut bermaksud mengakhiri MoU ini (Pasal XII, Ayat 2)

Catatan Khusus
MoU ini akan berakhir pada tanggal 9 November 2027 (Pasal XII, Ayat 2)
PDF
Ada 3489 data — Anda di halaman ke-349 dari 349 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export