PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
81.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Hongaria tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pajak Penghasilan
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hungarian People`s Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Jakarta,
19-Okt-1989
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.60 Tahun 1989 tanggal 9 Desember 1989 Lembaran Negara No.43

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.102/90/29 tanggal 8 Februari 1990 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.5/A/I-93 tanggal 15 Januari 1993 dari Hongaria mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 15 Februari 1993
Mulai Berlaku
15-Februari-1993 (30 hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 28, Ayat 2)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan (Pasal 29)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri Persetujuan ini, melalui saluran diplomatik, dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang penghentian pada atau sebelum tanggal tiga puluh bulan Juni setiap tahun takwim berikutnya setelah periode lima tahun sejak tahun berlakunya Persetujuan ini. Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan berhenti berlaku sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah pemberitahuan pemberitahuan penghentian diberikan (Pasal 29)
PDF
82.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pajak Penghasilan
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Bangkok,
15-Jun-2001
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.57 Tahun 2003 tanggal 21 Juli 2003 Lembaran Negara No.87

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.674/EK/VIII/2003/62 tanggal 28 Agustus 2003 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.20001/1629 tanggal 23 September 2003 dari Thailand mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
23-Oktober-2003 (30 hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 29, Paragraf 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh suatu Negara pihak pada Persetujuan (Pasal 30)

Cara Pengakhiran
Setiap Negara pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri Persetujuan ini, melalui saluran diplomatik, dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang penghentian atau sebelum tanggal 30 Juni setiap tahun takwim berikutnya setelah jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun dimana Persetujuan ini mulai berlaku (Pasal 30)

Catatan Khusus
Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Fiskal yang berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 25 Maret 1981, akan berakhir dan tidak lagi berlaku berkenaan dengan pendapatan Persetujuan ini berlaku berdasarkan ketentuan-ketentuan Ayat 2 (Pasal 29, ayat 3)
PDF
83.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pajak Penghasilan dan Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Kuwait for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and Capital
Kuwait,
23-Apr-1997
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.152 Tahun 1998 tanggal 18 September 1998 Lembaran Negara No.145

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.5/173/2-139 tanggal 14 Mei 1998 dari Kuwait mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.712/EK/XI/98/29 tanggal 11 November 1998 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 11 Desember 1998
Mulai Berlaku
11-Desember-1998 (30 Hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 30, Ayat 2)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk periode lima tahun dan akan terus berlaku setelah itu untuk periode atau periode-periode yang sama (Pasal 31)

Cara Pengakhiran
Salah satu Negara Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis maksud untuk menghentikan Persetujuan enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berlaku yang pertama atau jangka waktu berikutnya (Pasal 31)
PDF
84.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand for the Promotion and Protection of Investments
Jakarta,
17-Feb-1998
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.90 Tahun 1998 tanggal 23 Juni 1998 Lembaran Negara No.103

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.0504/2808 tanggal 19 Juni 1998 dari Thailand mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.603/EK/IX/98/29 tanggal 30 September 1998 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
30-Oktober-1998 (30 hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XII, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dan tetap berlaku untuk 10 tahun berikutnya dan demikian seterusnya untuk jangka waktu yang sama (Pasal XII, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak secara tertulis menyampaikan maksudnya untuk mengakhiri Persetujuan ini satu tahun sebelum masa berlakunya berakhir (Pasal XII, Ayat 2)
PDF
85.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland on the Promotion and Protection of Investments
Warsawa,
07-Okt-1992
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.13 Tahun 1993 tanggal 12 Februari 1993 Lembaran Negara No.11

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.PO.158/93/29 tanggal 9 Maret 1993 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.99/21-3-93 tanggal 28 Mei 1993 dari Polandia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 1 Juli 1993
Mulai Berlaku
01-Juli-1993 (30 Hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XII, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan harus tetap berlaku untuk periode sepuluh tahun dan akan terus berlaku setelah itu untuk periode sepuluh tahun dan seterusnya (Pasal XII, Ayat 1)

Cara Pengakhiran
Diakhiri secara tertulis oleh masing-masing Pihak satu tahun sebelum berakhir (Pasal XII, Ayat 1)
PDF
86.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia tentang Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia concerning the Promotion and Protection of Investments
Jakarta,
17-Nov-1992
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.36 Tahun 1993 tanggal 15 Mei 1993 Lembaran Negara No.37

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.258/93/29 tanggal 27 Mei 1993 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.649/93 tanggal 29 Juni 1993 dari Australia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 30 Juli 1993
Mulai Berlaku
30-Juli-1993 (30 hari setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XV, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima belas tahun dan akan terus berlaku setelahnya untuk jangka waktu lima belas tahun ke depan dan seterusnya (Pasal XV, Paragraf 1)

Cara Pengakhiran
Dihentikan dengan pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu Pihak satu tahun sebelum habis masa berlakunya (Pasal XV, Ayat 1)
PDF
87.Addendum No. 1 pada Persetujuan Sementara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Perbatasan Darat
Addendum No. 1 to the Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on The Land Boundary
Jakarta,
21-Jun-2013
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
22-Juli-2013 (30 hari setelah Penandatanganan) (Pasal 6)

Masa Berlaku
Addendum ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan Sementara mengenai Perbatasan Darat tertanggal 18 April 2005 (Pasal 5)

Catatan Khusus
  • No. Peta : TLS.2013.0046.9
  • Jml. Hal : 43 lembar
PDF
88.Persetujuan Sementara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste mengenai Perbatasan Darat
Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on the Land Boundary
Dili,
08-Apr-2005
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
08-Mei-2005 (30 hari setelah Penandatanganan) (Pasal 9)

Catatan Khusus
  • No. Peta : TLS.2005.0007.9
  • Jml. Hal : 44 lembar
PDF
89.Memorandum Saling Pengertian antara Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Republik Indonesia dan Korporasi Pengembangan Perusahaan Yordania, Kerajaan Yordania Hashimiah
Memorandum of Understanding between the National Agency for Export Development (NAFED) of the Republic of Indonesia and the Jordan Enterprise Development Corporation (JEDCO) of the Hashemite Kingdom of Jordan
Jakarta,
18-Jan-2006
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
18-Februari-2006 (30 hari setelah Penandatanganan) (Pasal V, huruf a)

Masa Berlaku
MOU ini dapat, dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak dan dengan pemberitahuan tertulis, diperpanjang untuk jangka waktu dua tahun berturut-turut (Pasal V, huruf b)

Catatan Khusus
MoU ini menggantikan Persetujuan Kerjasama yang telah ditandatangani di Amman pada tanggal 21 Mei 2000 antara JEDCO dan NAFED (Paragraf Pembukaan)
PDF
90.Memorandum Saling Pengertian antara Badan Standarisasi Nasional Indonesia dan Institusi Yordania untuk Standar dan Metrologi mengenai Standarisasi, Metrologi, Sertifikasi, Akreditasi dan Aktivitas-Aktivitas yang berhubungan lainnya
Memorandum of Understanding between the National Standardization Agency of Indonesia and the Jordan Institution for Standard and Metrology (JISM) on Standardization, Metrology, Certification, Accreditation and other related Activities
Jakarta,
18-Jan-2006
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
18-Februari-2006 (30 hari setelah Penandatanganan) (Pasal VIII, Ayat 1)

Masa Berlaku
MOU ini tetap berlaku kecuali salah satu Pihak memberitahukan yang lain secara tertulis, dengan maksud untuk mengakhiri MOU ini 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian (Pasal VIII, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memberitahukan yang lain secara tertulis, dengan maksud untuk mengakhiri MOU ini 6 (enam) bulan sebelum tanggal penghentian (Pasal VIII, Ayat 2)
PDF
Ada 3489 data — Anda di halaman ke-9 dari 349 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export