PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
71.Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Afrika Selatan
Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa
Cape Town,
20-Nov-1997
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.44 tahun 1998 tanggal 10 Maret 1998 Lembaran Negara No.62

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.261/EK/IV/98/29 tanggal 29 April 1998 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Afrika Selatan belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
(Tanggal Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 20)

Cara Pengakhiran
  • Para Pihak dapat setiap saat memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak lainnya tentang keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini, pemberitahuan tersebut harus secara bersamaan disampaikan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Pasal 19, Ayat 1)
  • Dalam kasus seperti ini Persetujuan akan berakhir dua belas (12) bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Pihak lainnya, kecuali pemberitahuan untuk mengakhiri ditarik melalui kesepakatan sebelum berakhirnya periode ini. Dengan tidak adanya pengakuan penerimaan oleh Pihak lain, pemberitahuan akan dianggap telah diterima empat belas (14) hari setelah diterimanya pemberitahuan itu oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Pasal 19, Ayat 2)
PDF
72.Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Cheko
Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic
Jakarta,
23-Mei-1994
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.65 Tahun 2000 tanggal 8 Mei 2000 Lembaran Negara No.55

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.95.472/1994-MPO tanggal 21 Juni 1994 dari Cheko mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.275/III/06/2000 tanggal 14 Juni 2000 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.121637/2000-MPO tanggal 12 Juli 2000 dari Ceko mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia sekaligus Penetapan mulai berlakunya Persetujuan sejak 14 Juni 2000
Mulai Berlaku
14-Juni-2000 (Tanggal Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 12, Paragraf 1)

Masa Berlaku
  • Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun (Pasal 12, Paragraf 1)
  • Kecuali salah satu Pihak Pihak telah memberi tahu yang lain secara tertulis mengenai maksudnya untuk mengakhiri Persetujuan ini enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu lima tahun tersebut, hal itu dianggap diperpanjang secara otomatis untuk tahun yang lain dan setelah itu, tunduk pada Prosedur yang sama sehubungan dengan pengakhirannya, untuk periode berikutnya berturut-turut masing-masing satu tahun (Pasal 12, Paragraf 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak Pihak telah memberi tahu yang lain secara tertulis mengenai maksudnya untuk mengakhiri Persetujuan ini enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu lima tahun tersebut (Pasal 12, Paragraf 2)

Catatan Khusus
Surat tertanggal 23 Mei 1994 dari Ceko mengkonfirmasi pemberitahuan dengan mulai berlakunya Persetujuan ini, Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Sosialis Cekoslovakia dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 11 Maret 1975, dihentikan dalam hubungan antara Ceko Republik dan Republik Indonesia
PDF
73.Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim, 1992
United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992
New York,
09-Mei-1992
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.6 Tahun 1994 Tanggal 1 Agustus 1994 Lembaran Negara No.42 Tambahan Lembaran Negara No.3557

Piagam / Notifikasi
Piagam Pengesahan dari Indonesia tercatat pada Website Depository tanggal 23 Agustus 1994
Mulai Berlaku
  • 23 Agustus 1994 (Indonesia)
  • 21 Maret 1994 (Konvensi, Pasal 23(1))
PDF
PDF
PDF
74.Perjanjian Persahabatan antara Negara Kerajaan Mesir dengan Republik Indonesia
Friendship Agreement between the Government of the Arab Republic of Egypt and the Republic of Indonesia
Kairo,
10-Jun-1947
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.42 Tahun 1948 tanggal 20 Januari 1948

Piagam / Notifikasi
Piagam Pengesahan dari kedua Pihak (Indonesia dan Mesir) belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
Kedua belah pihak akan mengesahkan Perjanjian Negara ini selekas dapat dilakukannya. Dan mulai berlakunya dari tanggal serah menyerahkan surat-surat pengesahan itu di Kairo (Pasal 4)

Masa Berlaku
Perjanjian ini berlakunya untuk masa lima tahun dengan berlangsung terus dengan sendirinya padahal masing-masing dari pada kedua belah pihak boleh membatalkan berlakunya itu asal dengan memberitahukan kepada pihak yang lain waktu tiga bulan sebelumnya (Pasal 4)

Cara Pengakhiran
Kedua belah pihak boleh membatalkan berlakunya itu asal dengan memberitahukan kepada pihak yang lain waktu tiga bulan sebelumnya (Pasal 4)
PDF
75.Amandemen (1979) pada Konvensi Perdagangan Internasional atas Spesies Langka Flora dan Fauna Liar (1973)
Amendment (1979) to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973)
Bonn,
22-Jun-1979
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.1 Tahun 1987 Tanggal 14 Januari 1987 Lembaran Negara No.5

Piagam / Notifikasi
Piagam Penerimaan dari Indonesia tercatat pada Website Depository tanggal 12 Februari 1987
Mulai Berlaku
  • 13 April 1987 (Indonesia)
  • 13 April 1987 (Amandemen)
PDF
PDF
PDF
76.Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka
Treaty between the Republic of Indonesia and Malaysia relating the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Straits of Malacca
Kuala Lumpur,
17-Mar-1970
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.2 Tahun 1971 tanggal 10 Maret 1971 Lembaran Negara No.16 Tambahan Lembaran Negara No.2957

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Malaysia tanggal 16 November 1970
  • Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Jakarta pada tanggal 16 November 1970
Mulai Berlaku
16-November-1970 (Tanggal pertukaran Piagam Ratifikasi) (Pasal V)

Catatan Khusus
  • No. Peta : MYS.1970.0010.9
  • Jml. Hal : 1 lembar
PDF
77.Persetujuan Kebudayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mesir
Cultural Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Egypt
Kairo,
10-Okt-1955
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.70 Tahun 1957 tanggal 12 November 1957 Lembaran Negara No.145 Tambahan Lembaran Negara No.1465

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Indonesia tanggal 16 Desember 1957
  • Piagam Ratifikasi dari Mesir tanggal 16 Desember 1957
  • Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Kairo pada tanggal 16 Desember 1957
Mulai Berlaku
16-Desember-1957 (Tanggal pertukaran Piagam Ratifikasi) (Pasal 9)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Pihak yang berjanji dapat melahirkan permintaan membatalkan Persetujuan ini dengan memberitahukan kepada Pihak Agung yang berjanji yang lain, dan pembatalan itu mempunyai kekuatan enam bulan sesudah pemberitahuan tersebut (Pasal 10)

Catatan Khusus
  • Persetujuan ini telah diambil alih oleh Republik Persatuan Arab pada tanggal 11 Oktober 1959 setelah Mesir dan Suriah menggabungkan diri menjadi Republik Persatuan Arab pada tanggal 1 Februari 1958
  • Setelah Republik Persatuan Arab pecah (Mesir dan Suriah menjadi negara masing- masing) Persetujuan ini diambil alih kembali oleh Republik Arab Mesir
PDF
78.Protokol sehubungan dengan Amandemen pada Konvensi mengenai Penerbangan Sipil Internasional (Pasal 83 Bis)
Protocol relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation (Article 83 Bis)
Montreal,
06-Okt-1980
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.21 Tahun 1987 Tanggal 1 Juli 1987 Lembaran Negara No.26

Piagam / Notifikasi
Piagam Pengesahan dari Indonesia tercatat pada Website Depository tanggal 29 Juli 1987
Mulai Berlaku
  • 29 Juli 1987 (Indonesia)
  • 20 Juni 1997 (Protokol)
PDF
PDF
PDF
79.Protokol Perubahan Persetujuan di Bidang Jasa ASEAN
Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services
Phnom Penh, Kamboja,
02-Sep-2003
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.4 Tahun 2004 Tanggal 20 Desember 2004 Lembaran Negara No.164

Piagam / Notifikasi
  • Viet Nam 20 Juli 2004 (a)
  • Filipina 5 Agustus 2004 (R)
  • Thailand 29 November 2004 (R)
  • Kamboja 30 Desember 2004 (R)
  • Indonesia 30 Desember 2004 (R)
    3 Januari 2005 (N)
  • Laos 24 Januari 2005 (a)
Mulai Berlaku
31-Desember-2004 (Pasal 2 Paragraf 1)

Catatan Khusus
Depositori : Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 2 Paragraf 2)
PDF
80.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan beserta Protokol
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income with Protocol
Jakarta,
04-Okt-1994
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.79 Tahun 1995 tanggal 6 Desember 1995 Lembaran Negara No.72

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.930/95 tanggal 4 September 1995 dari Cheko mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik tanggal 26 Januari 1996 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 26 Januari 1996
Mulai Berlaku
26-Januari-1996 (Tanggal Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 28, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara pihak (Pasal 29)

Cara Pengakhiran
Salah satu Negara pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini, melalui saluran diplomatik, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang berakhirnya Persetujuan setidaknya enam bulan sebelum akhir setiap tahun takwim berikutnya setelah jangka waktu lima tahun dari tanggal dimana Persetujuan ini berlaku (Pasal 29)
PDF
Ada 3489 data — Anda di halaman ke-8 dari 349 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export