PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
31.Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru mengenai Angkutan Udara Berjadwal
Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the New Zealand relating to Scheduled Air Transport
Jakarta,
27-Mei-1988
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.35 Tahun 1988 tanggal 14 Oktober 1988 Lembaran Negara No.22

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.D.850/88/29 tanggal 14 November 1988 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.6225 tanggal 22 Maret 1989 dari Selandia Baru mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 23 Mei 1989
Mulai Berlaku
23-Mei-1989 (2 bulan setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 19)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Pihak dapat menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak Penandatangan lainnya atas keputusannya untuk menghentikan Persetujuan sekarang; Pemberitahuan tersebut harus secara bersamaan dikomunikasikan ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Dalam hal demikian Persetujuan akan beraakhir dua belas (12) bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Pihak Penandatangan lainnya, kecuali jika pemberitahuan untuk mengakhiri ditarik dengan persetujuan sebelum berakhirnya periode ini. Dengan tidak adanya pengakuan penerimaan oleh Pihak lainnya, pemberitahuan dianggap telah diterima empat belas (14) hari setelah diterimanya pemberitahuan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Pasal 17)
PDF
32.Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos
Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Lao People’s Democratic Republic
Vientiane,
20-Feb-1997
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.45 Tahun 1998 tanggal 10 Maret 1998 Lembaran Negara No.63

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.250/AE-TD tanggal 24 September 1997 dari Laos mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.192/KM/III/98/29 tanggal 30 Maret 1998 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 31 Mei 1998
Mulai Berlaku
31-Mei-1998 (2 Bulan setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XXII)

Cara Pengakhiran
Setiap Pihak dapat sewaktu-waktu memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak Penandatangan lainnya untuk memutuskan Persetujuan ini: pemberitahuan tersebut harus disampaikan bersamaan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Dalam hal demikian, Persetujuan akan berakhir dua belas (12) bulan setelah tanggal pemberitahuan oleh Pihak Penandatangan lainnya, kecuali jika pemberitahuan untuk mengakhiri ditarik dengan persetujuan sebelum berakhirnya periode ini. Dengan tidak adanya pengakuan penerimaan oleh Pihak Penandatangan lainnya, pemberitahuan dianggap telah diterima empat belas (14) hari setelah diterimanya pemberitahuan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Pasal XX)
PDF
33.Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda dalam Bantuan Administratif Bersama untuk Aplikasi Hukum Kepabeanan yang Layak dan untuk Pencegahan, Investigasi dan Pemberantasan terhadap Pelanggaran Kepabeanan
Agreement Between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands on Mutual Administrative Assistance for the Proper Application of Customs Law and for the Prevention, Investigation and Combating of Customs Offences
Den Haag,
24-Jun-2003
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No. 67 Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008 Lembaran Negara No. 156

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No. Jak-ea/111/05 tanggal 5 April 2005 dari Belanda mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No. 1245/PO/X/2009/ 60 tanggal 22 Oktober 2009 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No. Jak-ea/331/09 tanggal 4 November 2009 dari Belanda mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia
  • Nota Diplomatik No.1325/PO/XI/2009/ 60 tanggal 10 November 2009 dari Indonesia mengenai Penetapan mulai berlakunya Persetujuan sejak 1 Januari 2010
Mulai Berlaku
01-Januari-2010 (2 bulan setelah pertukaran Nota Pemberitahuan) (Pasal 21, Paragraf 1)

Masa Berlaku
Perjanjian ini dimaksudkan untuk waktu yang tidak terbatas (Pasal 21, Paragraf 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak dapat memberhentikannya setiap saat dengan pemberitahuan melalui jalur diplomatik (Pasal 21, Paragraf 2)

Catatan Khusus
Perjanjian ini menggantikan Pengaturan antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian, Pengelolaan Alam dan Perikanan Kerajaan Belanda mengenai Program Koperasi Riset Bersama untuk Penelitian Bioteknologi, Budidaya dan Teknologi Benih untuk Hortikultura (Biobrees II), ditandatangani di Jakarta dan Den Haag, pada bulan Juni 1999 (Paragraf 4, Pembukaan)
PDF
34.Persetujuan Hubungan Udara Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda
Agreement on Air Transport between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Netherlands
Den Haag,
23-Nov-1990
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.107 Tahun 1993 tanggal 6 November 1993 Lembaran Negara No.90

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.49828 tanggal 13 Juni 1991 dari Belanda mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.785/93/29 tanggal 25 November 1993 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
25-Januari-1994 (2 Bulan setelah Tanggal Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 22, Paragraf 1)

Cara Pengakhiran
Setiap Pihak dapat sewaktu-waktu memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak Penandatangan lainnya untuk memutuskan Persetujuan ini. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan bersamaan ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Dalam hal demikian, Persetujuan akan berakhir dua belas (12) bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Pihak Penandatangan lainnya, kecuali jika pemberitahuan untuk mengakhiri ditarik dengan persetujuan sebelum berakhirnya periode ini. Dengan tidak adanya pengakuan penerimaan oleh Pihak Penandatangan lainnya. Pemberitahuan dianggap telah diterima empat belas (14) hari setelah diterimanya pemberitahuan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Pasal 18)

Catatan Khusus
Setelah mulai berlakunya Persetujuan ini akan menggantikan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk layanan udara antara dan di luar wilayah masing-masing, yang dilakukan di Den Haag pada tanggal 12 Juli 1966, sebagaimana telah diubah (Pasal 22, Paragraf 2)
PDF
35.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federal Austria tentang Kerja Sama Teknik
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Austrian Federal Government concerning Technical Cooperation
Jakarta,
27-Okt-1980
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.66 tahun 1980 tanggal 9 Desember 1980 Lembaran Negara No.66

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.0003/81/29 tanggal 3 Januari 1981 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.596-A/81 tanggal 24 Maret 1981 dari Austria mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.2977/81/29 tanggal 21 April 1981 dari Deplu kepada KBRI Wina mengenai penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 23 Juni 1981
Mulai Berlaku
23-Juni-1981 (3 bulan setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 8, Paragraf 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk periode lima tahun dan secara diam-diam diperpanjang untuk periode-periode berturut-turut satu tahun berikutnya (Pasal 8, Paragraf 2)

Cara Pengakhiran
Persetujuan ini dapat diakhiri oleh salah satu Pemerintah dengan pemberitahuan tertulis tiga bulan sebelumnya (Pasal 8, Paragraf 3)
PDF
36.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Suriah mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Syrian Arab Republic concerning the Promotion and Protection of Investments
Jakarta,
27-Jun-1997
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.159 Tahun 1998 tanggal 18 September 1998 Lembaran Negara No.152

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.2 (63/248) 390 tanggal 8 Februari 1998 dari Suriah mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.729/EK/XI/98/29 tanggal 19 November 1999 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.184/EK/II/2000/29 tanggal 29 Februari 2000 dari Indonesia mengenai Perbaikan Nota No.729/EK/XI/ 98/29 tanggal 19 Nopember 1999
  • Nota Diplomatik No.21/Dep/00/I tanggal 2 Mei 2000 dari Suriah mengenai penetapan tanggal mulai berlakunya Persetujuan tanggal 20 Februari 1999
Mulai Berlaku
20-Februari-1999 (3 bulan setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XII, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan berlaku untuk periode sepuluh tahun dan akan terus berlaku setelahnya untuk periode sepuluh tahun dan seterusnya (Pasal XII, Ayat 1)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak secara tertulis memberitahukan maksud untuk pengakhiran Persetujuan ini satu tahun sebelum berakhirnya Persetujuan ini (Pasal XII, Ayat 1)
PDF
37.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrghyzstan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kyrgyz Republic concerning the Promotion and Protection of Investments
Jakarta,
18-Jul-1995
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.80 Tahun 1995 tanggal 6 Desember 1995 Lembaran Negara No.73

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik tanggal 22 Januari 1997 dari Kyrgyzstan mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik tanggal 19 Februari 1998 dari Indonesia mengenai mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
19-Mei-1998 (3 Bulan setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XIII, Ayat 1)

Masa Berlaku
  • Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 tahun dan akan terus berlaku 10 tahun berikutnya dan seterusnya (Pasal XIII, Ayat 1)
  • Dalam hubungannya dengan penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dari Pasal I sampai XII akan tetap berlaku untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya terhitung sejak tanggal pengakhiran Persetujuan ini (Pasal XIII, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu pihak memberitahukan secara tertulis tentang pengakhirannya satu tahun sebelum masa Persetujuan ini berakhir (Pasal XIII, Ayat 1)

Catatan Khusus
Persetujuan ini akan berakhir pada tanggal 18 Februari 2018 berdasarkan Nota Diplomatik No.D/00408/02/2014/60 tanggal 24 Februari 2014 dari Indonesia mengenai Keputusan Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri Persetujuan
PDF
38.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Cuba concerning the Promotion and Protection of Investments
Havana,
19-Sep-1997
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.45 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 Lembaran Negara No.76

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.25/04/09/98 tanggal 4 September 1998 dari Kuba mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.520/PO/VI/99/29 tanggal 28 Juni 1999 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 29 September 1999
Mulai Berlaku
29-September-1999 (3 Bulan setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XIII, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini berlaku untuk periode sepuluh tahun dan akan terus berlaku setelahnya untuk periode sepuluh tahun dan seterusnya (Pasal XIII, Ayat 1)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis tentang pengakhirannya satu tahun sebelum masa Persetujuan ini berakhir (Pasal XIII, Ayat 1)
PDF
39.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sudan mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Sudan concerning the Promotion and Protection of Investments
Khartoum,
10-Feb-1998
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.24 Tahun 2002 tanggal 25 April 2002 Lembaran Negara No.42

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Pengesahan dari Sudan tanggal 27 April 2001
  • Nota Diplomatik No.SEJ/68/B/1/1 tanggal 2 Januari 2002 dari Sudan mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.560/EK/V/2002/29A tanggal 17 Mei 2002 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 17 Agustus 2002
Mulai Berlaku
17-Agustus-2002 (3 bulan setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XIII, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini berlaku untuk masa 10 tahun dan akan terus berlaku 10 tahun berikutnya dan seterusnya (Pasal XIII, Ayat 1)

Cara Pengakhiran
Salah satu pihak memberitahukan secara tertulis tentang pengakhirannya satu tahun sebelum masa Persetujuan ini berakhir (Pasal XIII, Ayat 1)
PDF
40.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Bangladesh mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the People’s Republic of Bangladesh concerning the Promotion and Protection of Investments
Dacca,
09-Feb-1998
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.200 tahun 1998 tanggal 28 Desember 1998 Lembaran Negara No.191

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.ECO.8/97 tanggal 9 Desember 1998 dari Bangladesh mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.35/EK/I/99/29 tanggal 21 Januari 1999 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 22 April 1999
Mulai Berlaku
22-April-1999 (3 bulan setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XIII, Ayat 1)

Masa Berlaku
  • Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan akan terus berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan seterusnya (Pasal XIII, Ayat 1)
  • Dalam hal penanaman modal yang dilakukan sebelum tanggal efektif pengakhiran Persetujuan ini, ketentuan Pasal I sampai XII akan tetap berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dari tanggal pengakhiran Persetujuan ini (Pasal XIII, Ayat 2 )

Cara Pengakhiran
Kecuali diakhiri secara tertulis oleh salah satu Pihak satu tahun sebelum berakhir (Pasal XIII, Ayat 1)
PDF
Ada 3463 data — Anda di halaman ke-4 dari 347 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export