PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
21.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kuba mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Cuba concerning the Promotion and Protection of Investments
Havana,
19-Sep-1997
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.45 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 Lembaran Negara No.76

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.25/04/09/98 tanggal 4 September 1998 dari Kuba mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.520/PO/VI/99/29 tanggal 28 Juni 1999 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 29 September 1999
Mulai Berlaku
29-September-1999 (3 Bulan setelah Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal XIII, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini berlaku untuk periode sepuluh tahun dan akan terus berlaku setelahnya untuk periode sepuluh tahun dan seterusnya (Pasal XIII, Ayat 1)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis tentang pengakhirannya satu tahun sebelum masa Persetujuan ini berakhir (Pasal XIII, Ayat 1)
PDF
22.Konvensi Tentang Pemberitahuan Secara Dini Mengenai Terjadinya Kecelakaan Nuklir
Convention on Early Notification of a Nuclear Accident
Wina,
26-Sep-1986
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.81 Tahun 1993 Tanggal 1 September 1993 Lembaran Negara No.76

Piagam / Notifikasi
Piagam Pengesahan dari Indonesia Tanggal 27 September 1993 dan tercatat pada Website Depository tanggal 12 November 1993
Mulai Berlaku
  • 13 Desember 1993 (Indonesia)
  • 27 Oktober 1986 (Konvensi, Pasal 12(3))
PDF
PDF
PDF
23.Persetujuan Pariwisata ASEAN
ASEAN Tourism Agreement
Phnom Penh, Kamboja,
04-Nov-2002
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.2 Tahun 2007 Tanggal 25 Januari 2007 Lembaran Negara No.32

Piagam / Notifikasi
  • Singapura 18 Januari 2003 (R)
  • Filipina 5 Mei 2003 (R)
  • Brunei 2 Juni 2003 (R)
  • Viet Nam 10 Juli 2003 (a)
  • Myanmar 7 Januari 2004 (R)
  • Malaysia 13 Januari 2004 (R)
  • Kamboja 10 Februari 2004 (a)
  • Thailand 18 Juni 2004 (R)
  • Laos 6 Agustus 2004 (a)
  • Indonesia 21 Februari 2007 (R)
    26 Februari 2007 (N)
Mulai Berlaku
  • 21-Februari-2007 (Tanggal pendepositan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan dari seluruh Negara Anggota kepada Sekretaris Jenderal ASEAN) (Pasal 12 Paragraf 1)
  • Dibutuhkan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan dari Negara-Negara Anggota (Pasal 12 Paragraf 1)

Catatan Khusus
Depositori : Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 12 Paragraf 2)
PDF
24.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste tentang Aktifitas Kerjasama di Bidang Pertahanan
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Demokratic Republic of Timor Leste concerning Cooperative Activities in the Field of Defence
Dili,
19-Agu-2011
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.4 Tahun 2015 tanggal 13 Februari 2015 Lembaran Negara No.30 Tambahan Lembaran Negara No.5660

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.D/00116/01/2016/59 tanggal 19 Januari 2016 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Timor Leste belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
(Tanggal Penerimaan Pemberitahuan Kedua) (Pasal X, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun. Kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak sesuai dengan ayat 3 dari artikel ini, maka harus dianggap telah diperpanjang untuk jangka waktu lima (5) tahun berikutnya (Pasal X, Ayat 1)

Cara Pengakhiran
Persetujuan ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu dalam seratus delapan puluh (180) hari (Pasal X, Ayat 3)
PDF
25.Persetujuan Jangka Panjang mengenai Kerjasama Ekonomi, Teknik dan Ilmu Pengetahuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Romania
Agreement on Economic, Technical and Scientific Cooperation on Long Term Basis between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Romania
Jakarta,
23-Nov-1982
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.70 Tahun 1984 tanggal 11 Desember 1984 Lembaran Negara No.51

Piagam / Notifikasi
Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari kedua Pihak (Indonesia dan Rumania) belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal terakhir pihak-pihak yang bersepakat saling memberitahukan melalui saluran diplomatik mengenai terpenuhinya ketentuan hukum masing-masing Negara mengenai pengesahan atau pengakuan persetujuan ini (Pasal 18)

Masa Berlaku
Persetujuan ini ditandatangani untuk periode lima tahun. Berlakunya Persetujuan ini dapat diperpanjang secara otomatis, setiap kali untuk jangka satu tahun, jika tidak ada dari pihak-pihak yang bersepakat yang menyatakan secara tertulis untuk mengakhirinya dalam waktu sedikitnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku persetujuan (Pasal 17)

Cara Pengakhiran
Pihak-pihak yang bersepakat yang menyatakan secara tertulis untuk mengakhirinya dalam waktu sedikitnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku persetujuan (Pasal 17)
PDF
26.Pengaturan Pembentukan Biro Pakaian dan Tekstil Internasional
Arrangement Establishing the International Textiles and Clothing Bureau
Jenewa,
21-Mei-1984
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.68 Tahun 1985 Tanggal 10 September 1985 Lembaran Negara No.59

Piagam / Notifikasi
Piagam Aksesi dari Indonesia tertanggal 24 September 1985
Mulai Berlaku
  • 1 bulan setelah 6 negara berkembang dan wilayah yang mewakili tidak kurang dari 70% total export tekstil dan produk pakaian negara berkembang sesuai pasal 4 ayat (1) telah menjadi pihak pada pengaturan ini sesuai pasal 19
  • Untuk negara berkembang dan wilayah merujuk pada pasal 4 ayat (1) telah menjadi pihak setelah berlakunya pengaturan ini, maka pengaturan ini mulai berlaku 1 bulan sejak penandatanganan, atau pendepositan Piagam Pengesahan, Penerimaan atau Persetujuan

Masa Berlaku
Para pihak akan bertemu pada pertengahan tahun 1985 untuk memutuskan apakah pengaturan ini akan diperpanjang dengan atau tanpa perubahan atau diakhiri
PDF
PDF
PDF
27.Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Kebebasan Penuh atas Jasa Angkutan Udara
ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services
Manila, Filipina,
20-Mei-2009
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.74 Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015 Lembaran Negara 143

Piagam / Notifikasi
  • Singapura 3 Juli 2009 (R)
  • Myanmar 7 Agustus 2009 (R)
  • Thailand 13 Oktober 2009 (R)
  • Malaysia 15 Desember 2009 (R)
  • Viet Nam 22 Desember 2009 (a)
  • Brunei 30 Maret 2010 (R)
  • Filipina 19 April 2010 (R)
  • Laos 17 Maret 2011 (a)
  • Kamboja 5 Mei 2011 (R)
  • Indonesia 10 Agustus 2015 (R)
Mulai Berlaku
  • 13 Oktober 2009 (Tanggal pendepositan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan ke-3 dan harus berlaku hanya diantara para Pihak yang sudah meratifikasi atau menerimanya (Pasal 20 Paragraf 3))
  • Persetujuan ini harus di-Ratifikasi atau di-Terima oleh para Pihak (Pasal 20 Paragraf 2)

Catatan Khusus
Depositori : Sekretaris Jenderal ASEAN (Pasal 20 Paragraf 1)
PDF
28.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Yayasan ASEAN tentang Kedudukan Markas Besar Yayasan ASEAN di Jakarta, Indonesia
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the ASEAN Foundation on the Headquarters Seat of the Foundation in Jakarta, Indonesia
Jakarta,
28-Jan-1999
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.86 Tahun 2001 Tanggal 10 Juli 2001 Lembaran Negara No.99

Piagam / Notifikasi
Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia kepada Direktur Eksekutif Yayasan ASEAN belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan ratifikasi kepada Direktur Eksekutif Yayasan oleh Negara Tuan Rumah (Pasal 23, Ayat 1)

Cara Pengakhiran
Persetujuan ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis tiga bulan sebelumnya kepada Pihak lain dengan tegas memberitahukan maksudnya untuk melakukannya (Pasal 23, Ayat 2)
PDF
29.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Jakarta,
22-Apr-1992
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.62 Tahun 1992 tanggal 10 November 1992 Lembaran Negara No.124

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.1090/1992 tanggal 30 November 1992 dari Australia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.D.739/92/29 tanggal 14 Desember 1992 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan, sekaligus penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 1 Juli 1993
Mulai Berlaku
01-Juli-1993 (Tanggal Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 29)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan terus berlaku tanpa batas waktu (Pasal 30)

Cara Pengakhiran
Salah satu Negara pihak pada Persetujuan dapat, pada atau sebelum 30 Juni dalam tahun kalender yang dimulai setelah habis masa berlakunya 5 tahun sejak tanggal mulai berlakunya, memberikan kepada Negara Pihak lainnya pemberitahuan tertulis mengenai penghentian melalui saluran diplomatik (Pasal 30)
PDF
30.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Irak mengenai Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Iraq on Economic, Scientific and Technical Cooperation
Jakarta,
24-Jan-1996
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.4 Tahun 1997 tanggal 12 Maret 1997 Lembaran Negara No.11

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.121/96 tanggal 2 Juli 1996 dari Irak mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.233/EK/IV/97/29 tanggal 21 April 1997 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
Mulai Berlaku
21-April-1997 (Tanggal Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal 9)

Masa Berlaku
Persetujuan ini tetap berlaku untuk periode 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk periode-periode 2 (dua) tahun berikutnya (Pasal 10)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri persetujuan ini paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini (Pasal 10)
PDF
Ada 3463 data — Anda di halaman ke-3 dari 347 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export