PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
121.Amandemen-Amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional “Pelembagaan Komisi Fasilitasi-1991”
Amendments to the Convention on the International Maritime Organization “Institutionalization of the Facilitation Committee-1991”
London,
07-Nov-1991
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.14 Tahun 1996 Tanggal 16 February 1996 Lembaran Negara No.26

Piagam / Notifikasi
Piagam Penerimaan dari Indonesia tercatat pada Website Depository tanggal 21 Mei 1996
Mulai Berlaku
  • 21 Mei 1996 (Indonesia)
  • 7 Desember 2008 (Amandemen, Pasal 66)
PDF
PDF
PDF
122.Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru
Agreement Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area
Cha-Am, Thailand,
27-Feb-2009
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.26 Tahun 2011 Tanggal 6 Mei 2011 Lembaran Negara No.55

Piagam / Notifikasi
  • Malaysia 3 Desember 2009 (N)
  • Filipina 23 Desember 2009
  • Thailand 1 Januari 2010
  • Indonesia 9 November 2011 (R)
    11 November 2011 (N)
Mulai Berlaku
  • 1 Juli 2009 (untuk setiap Pihak yang telah membuat pemberitahuan tersebut asalkan Australia, Selandia Baru dan setidaknya empat negara anggota ASEAN telah membuat pemberitahuan pada tanggal tersebut) (Chapter 18, Pasal 7 Paragraf 1)
  • Setiap Pihak wajib memberitahukan setiap Pihak lainnya secara tertulis setelah menyelesaikan prosedur internal yang diperlukan untuk berlakunya Persetujuan ini (Chapter 18, Pasal 7 Paragraf 1)

Catatan Khusus
- Naskah asli dibuat dalam 3 rangkap menggunakan Bahasa Inggris (Akhir Paragraf)
PDF
123.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Kerjasama Ekonomi
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic on Economic Cooperation
Jakarta,
12-Nov-2007
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No. 31 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 Lembaran Negara No. 72

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.655/2005 tanggal 8 Juni 2005 dari Cheko mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.263/III/06/08 tanggal 20 Juni 2008 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.447/2008 tanggal 30 Juli 2008 dari Ceko mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia sekaligus Penetapan mulai berlakunya Persetujuan sejak 6 Juni 2008
  • Nota Diplomatik No.475/EK/VI/2008/60 tanggal 6 Juni 2008 dari Indonesia mengenai tanggal Penetapan mulai berlaku Persetujuan sejak 6 Juni 2008
Mulai Berlaku
06-Juni-2008 (Tanggal penerimaan Nota Pemberitahuan terakhir) (Pasal IX, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan masa berlakunya akan diperpanjang secara otomatis untuk satu tahun lagi dan tahun-tahun sesudahnya (Pasal IX, Ayat 2)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memberikan pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran kepada Pihak yang lain, minimal 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya (Pasal IX, Ayat 2)
PDF
124.Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania
Air Service Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Romania
Jakarta,
09-Sep-1993
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.56 Tahun 2003 tanggal 21 Juli 2003 Lembaran Negara No.86

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.120 tanggal 22 Januari 2002 dari Rumania mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Indonesia belum diterima TREATY ROOM
Mulai Berlaku
Persetujuan ini dapat dilaksanakan pada tanggal penandatanganannya dan secara resmi berlaku segera setelah Pihak-Pihak yang mengikat Persetujuan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik bahwa persyaratan-persyaratan yang menyangkut berlakunya suatu Persetujuan internasional telah memenuhi ketentuan nasional masing-masing Pihak (Pasal 21)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak yang mengikat Persetujuan sewaktu-waktu dapat memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran-saluran diplomatik tentang keputusannya untuk mengakhiri persetujuan ini. Pemberitahuan tersebut dikirimkan juga ke Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Dalam hal demikian, Persetujuan ini akan habis masa berlakunya dalam dua belas (12) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan itu oleh Pihak lainnya, kecuali jika pemberitahuan untuk mengakhiri itu dicabut kembali atas persetujuan bersama sebelum tenggang waktu tersebut habis. Dalam hal tidak ada pengakuan penerimaan oleh Pihak yang lain, maka pemberitahuan itu akan dianggap telah diterima empat belas (14) hari sesudah diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) (Pasal 22)

Catatan Khusus
  • Nota Diplomatik No.844 tanggal 21 Agustus 1997 dari Rumania mengenai usulan Amandemen terhadap Pasal 11 Paragraph 3
  • Nota Diplomatik No.D.0547/97/35 tanggal 13 November 1997 dari Indonesia mengenai diterimanya usulan Amandemen Rumania terhadap Pasal 11 Paragraph 3
PDF
125.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pajak Penghasilan
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Jakarta,
30-Apr-2004
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.18 Tahun 2006 tanggal 11 Mei 2006 Lembaran Negara No.43

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Pengesahan dari Iran tanggal 14 Juni 2008
  • Nota Diplomatik No.200-1-1316 tanggal 13 Oktober 2008 dari Iran mengenai penyampaian Piagam Pengesahan
  • Piagam Pengesahan dari Indonesia No.01/BK/011/2010/IR tanggal 19 November 2010
  • Nota Diplomatik dari Indonesia No. D/03220/11/2010/60 tanggal 25 November 2010 mengenai Pemberlakuan Persetujuan sejak 1 Desember 2010
  • Nota Diplomatik No.200-1-1828 tanggal 1 Maret 2011 dari Iran mengenai Diterimanya tanggal mulai berlaku Persetujuan sejak 1 Desember 2010
Mulai Berlaku
01-Desember-2010 (Tanggal pertukaran Piagam Pengesahan) (Pasal 27, Ayat 2)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan (Pasal 28)

Cara Pengakhiran
Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan dapat mengakhiri berlakunya Persetujuan ini, melalui saluran-saluran diplomatik, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang berakhirnya Persetujuan pada atau selambat-lambatnya enam bulan sebelum berakhirnya tahun takwim berikutnya setelah jangka waktu lima tahun sejak tanggal berlakunya Persetujuan (Pasal 28)
PDF
126.Amandemen Konvensi Organisasi Maritim Internasional-1993
Amendments to the Convention on the International Maritime Organization-1993
London,
04-Nov-1993
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.14 Tahun 1996 Tanggal 16 February 1996 Lembaran Negara No.26

Piagam / Notifikasi
Piagam Penerimaan dari Indonesia tercatat pada Website Depository tanggal 21 Mei 1996
Mulai Berlaku
  • 21 Mei 1996 (Indonesia)
  • 7 November 2002 (Amandemen, Pasal 66)
PDF
PDF
PDF
127.Protokol Perubahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan dan Protokolnya yang Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2002
Protocol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, and its Protocol, signed at Jakarta on January 29, 2002
Jakarta,
30-Jul-2015
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Perpres No.24 Tahun 2017 tanggal 9 Maret 2017 Lembaran Negara No.42

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.JAK-EA/077/2016 tanggal 20 Juni 2016 dari Belanda mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.D/01625/06/2017/54 tanggal 14 Juni 2017 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Protokol, sekaligus penetapan mulai berlaku Protokol Sejak 1 Agustus 2017
Mulai Berlaku
01-Agustus-2017 (2 bulan setelah Nota Pemberitahuan Terakhir) (Pasal 10)

Catatan Khusus
Protokol ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan, dan Protokolnya (Pasal 9)
PDF
128.Persetujuan Hubungan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Madagaskar
Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Madagascar
Antananarivo,
24-Nov-1992
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.41 tahun 1995 tanggal 19 Juni 1995 Lembaran Negara No.30.

Piagam / Notifikasi
  • Nota Diplomatik No.039/01/KEPPRI/III/ 1999 tanggal 2 Maret 1999 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.20387 tanggal 4 April 2000 dari Madagaskar mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.091/01/KEPPRI/IV/ 2000 tanggal 2 Mei 2000 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah diterimanya Notifikasi Pemberlakuan Persetujuan dari Madagaskar sekaligus Penetapan mulai berlakunya Persetujuan sejak 4 April 2000
Mulai Berlaku
04-April-2000 (Tanggal pertukaran nota Pemberitahuan) (Pasal 21)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak dapat setiap saat memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini. Pemberitahuan tersebut harus dikirim secara bersamaan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Persetujuan ini akan berakhir satu tahun setelah tanggal pemberitahuan penghentian diterima oleh Pihak lainnya, kecuali pemberitahuan ditarik sebelum akhir periode ini dengan kesepakatan antara Pihak. Dengan tidak adanya pengakuan penerimaan oleh Pihak lain, pemberitahuan akan dianggap telah diterima pada hari diterimanya pemberitahuan itu oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Pasal 19)
PDF
129.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Romania mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Romania for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Jakarta,
03-Jul-1996
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.147 Tahun 1998 tanggal 18 September 1998 Lembaran Negara No.140

Piagam / Notifikasi
  • Piagam Ratifikasi dari Rumania tanggal 12 Maret 1998
  • Piagam Ratifikasi dari Indonesia tanggal 19 November 1998
  • Nota Diplomatik No. H(01)948 tanggal 7 April 1998 dari Rumania mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Nota Diplomatik No.701/EK/XI/98/29 tanggal 19 November 1998 dari Indonesia mengenai Pemberitahuan telah selesainya Prosedur Internal pemberlakuan Persetujuan
  • Protokol Pertukaran Piagam Ratifikasi dilakukan di Bucharest pada tanggal 13 Januari 1999
Mulai Berlaku
13-Januari-1999 (Tanggal pertukaran Piagam Ratifikasi) (Pasal 30, Ayat 1)

Masa Berlaku
Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk waktu yang tak terbatas (Pasal 31)

Cara Pengakhiran
Salah satu Negara pihak pada Persetujuan dapat membatalkan Persetujuan ini melalui saluran-saluran diplomatik selambat-lambatnya tanggal 30 Juni setiap tahun takwim, dimulai sejak tahun kelima sesudah berlakunya Persetujuan ini (Pasal 31)
PDF
130.Amandemen Persetujuan Berkenaan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional “Denmark-1995"
Amendment Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization “Denmark-1995"
Kopenhagen,
01-Sep-1995
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.15 Tahun 1996 Tanggal 16 February 1996 Lembaran Negara No.27

Piagam / Notifikasi
Hingga saat ini (20 Januari 2017) tidak ada catatan kapan Indonesia menyampaikan Piagam Pengesahan kepada Depository
PDF
PDF
Ada 3465 data — Anda di halaman ke-13 dari 347 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export