PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
101.Sub-Kontrak Penelitian Peningkatan Kapasitas di Pemerintahan dan Akademik untuk Pembangunan Kesehatan Berbasis Bukti di Indonesia antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia dengan Australian National University, Australia
Research Sub-Contract Building Capacity in Government and Academic for Evidence Based Health Development in Indonesia between Center of Research and Development for Humanities and Health Management, National Institute of Health Research & Development, Ministry of Health, Republic of Indonesia and the Australian National University, Australia
Jakarta,
27-Okt-2016
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
27-Oktober-2016 (Tanggal Penandatanganan)

Masa Berlaku
Sampai dengan 30 Juni 2018

Cara Pengakhiran
  • 2.3 Apabila ANU dan BALITBANGKES-KEMENKES saling menyetujui, Perjanjian ini dapat dibatalkan oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam 30 (tiga puluh) hari.
  • 2.4 Salah satu Pihak dapat membatalkan Perjanjian ini apabila terjadi pelanggaran material atau kepailitan dengan pemberitahuan pembatalan tertulis dalam 90 (sembilan puluh) hari, dengan menyatakan alas an-alasan pembatalan.
  • 2.5 Dalam hal terjadi pembatalan BALITBANGKES-KEMENKES wajib:
    a) Menghentikan pengeluaran setiap dana yang tidak dikomitmenkan;
    b) Membuat laporan dana yang sudah dikeluarkan untuk Kegiatan sampai dengan tanggal pembatalan dan dikirimkan kepada ANU; dan
    c) Mengembalikan setiap dana yang tidak dikomitmenkan yang sudah dibayar oleh ANU, berikut bunga yang tidak dikomitmenkan dan belum dikeluarkan, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pemberitahuan pembatalan.
  • 2.6 Sebelum tanggal pembatalan tidak akan ada pengembalian dana Kegiatan BALITBANGKES-KEMENKES yang sudah dikeluarkan.
  • 2.7 Output yang diharapkan dari Perjanjian ini akan disesuaikan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan para Pihak agar sepadan dengan dana-dana yang dikeluarkan saat tanggal pembatalan.
  • 2.8 Dalam hal pemberitahuan pembatalan dilakukan oleh salah satu Pihak di bawah klausul 2.3, ANU tidak akan bertanggung jawab untuk membayar kompensasi berapapun jumlahnya kepada BALITBANGKES-KEMENKES.
  • 2.9 ANU tidak akan membayar kompensasi untuk pembatalan di bawah klausul 2.2. atau 2.3.
PDF
102.Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Republik Korea tentang Kerjasama di Bidang Sumber Daya Air, Jalan dan Kota Cerdas
Memorandum of Understanding between the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia and the Ministry of Land, Infrastructure and Transport of the Republic of Korea concerning Cooperation in the Field of Water Resources, Roads, and Smart City
Seoul,
25-Okt-2016
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
25-Oktober-2016 (Tanggal Penandatanganan) (Pasal 12, Ayat 1)

Masa Berlaku
MoU ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tanggal tersebut. Apabila tidak ada Pihak yang menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, melalui jalur diplomatik, mengenai maksudnya untuk mengakhiri MoU ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhir, maka periode MoU ini akan secara langsung dan berturut-turut diperpanjang untuk periode waktu 1 (satu) tahun (Pasal 12, Ayat 1)

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak menyampaikan Pemberitahuan secara tertulis, melalui jalur diplomatik, mengenai maksudnya untuk mengakhiri MoU ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa Berakhir (Pasal 12, Ayat 1)
PDF
103.Pertukaran Nota antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat (Nota Diplomatik AS No.001906 tanggal 14 Oktober 2016 dan Nota Diplomatik RI No.D/02915/10/ 2016/36 tanggal 18 Oktober 2016) yang menyetujui isi dan pemberlakuan Rencana Aksi Kerja Sama Maritim RI-AS 2016 – 2020
Exchange of Note between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America (Diplomatic Note from USA No.001906 dated 14 October 2016 and Diplomatik Note from Indonesia No.D/02915/10/2016/36 dated 18 October 2016) which approved the contents and the implementation of the Action Plan RI-US Maritime Cooperation 2016 - 2020
Jakarta,
18-Okt-2016
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
18-Oktober-2016 (Tanggal Penandatanganan Kedua)
PDF
104.Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Kota Makassar dan Ecquaria Technologies Pte Ltd Singapore tentang Konsultasi dan E-Services untuk Pengembangan Kota Pintar Makassar
Letter of Intent between Government of Makassar City and Ecquaria Technologies Pte Ltd Singapore on Consultancy and E-Services for Makassar Smart City Development
Singapura,
10-Okt-2016
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
10-Oktober-2016 (Tanggal Penandatanganan) (Paragraf Akhir)

Masa Berlaku
Penyataan kehendak ini berlaku efektif dan tetap berlaku untuk jangka waktu satu tahun (Paragraf Akhir)

Catatan Khusus
Penyataan kehendak ini akan berakhir pada tanggal 10 Oktober 2017 (Paragraf Akhir)
PDF
105.Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Kota Makassar dan International Enterprise Singapore tentang Pengembangan Kota Pintar Makassar
Letter of Intent between Government of Makassar City and International Enterprise Singapore on Makassar Smart City Development
Singapura,
10-Okt-2016
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
10-Oktober-2016 (Tanggal Penandatanganan) (Paragraf Akhir)

Masa Berlaku
Penyataan kehendak ini berlaku efektif dan tetap berlaku untuk jangka waktu satu tahun (Paragraf Akhir)

Catatan Khusus
Penyataan kehendak ini akan berakhir pada tanggal 10 Oktober 2017 (Paragraf Akhir)
PDF
106.Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Organisasi Dunia Kekayaan Intelektual (WIPO) tentang Pengembangan Strategi Nasional untuk Kekayaan Intelektual Indonesia
Memorandum of Understanding between the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the World Intellectual Property Organization (WIPO) concerning the Development of a National Intellectual Property Strategy for Indonesia
Jenewa,
04-Okt-2016
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
04-Oktober-2016 (Tanggal Penandatanganan)

Masa Berlaku
Sampai diakhiri oleh para Pihak

Cara Pengakhiran
Satu Pihak memberikan Pihak lainnya pemberitahuan tertulis dari keinginannya untuk mengakhiri MSP ini, dalam hal ini MSP akan berhenti enam (6) bulan sejak tanggal pemberitahuan penghentian. Penghentian MSP ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, yang telah disepakati sebelum tanggal penghentian MSP ini
PDF
107.Perjanjian Tingkat Layanan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Organisasi Dunia Kekayaan Intelektual (WIPO)
Service Level Agreement (SLA) between the Directorate-General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and World Intellectual Property Organization (WIPO)
Jenewa,
04-Okt-2016
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
04-Oktober-2016 (Tanggal Penandatanganan)

Masa Berlaku
SLA akan tetap berlaku selama dua tahun, kecuali pemberitahuan tertulis diberikan oleh masing-masing pihak untuk mengakhiri SLA sebelumnya. Jika tidak, SLA akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun atau sampai salah satu pihak mengakhiri SLA (Point 7)

Cara Pengakhiran
Semua Pihak dapat setiap saat mengakhiri SLA dengan memberikan pemberitahuan kepada Pihak lainnya secara tertulis dua bulan sebelumnya. Dalam kasus tersebut, kecuali disepakati sebaliknya, kewajiban yang muncul sebelumnya akan tak berlaku lagi
PDF
108.Individual Arrangement antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ("the Executing Agency'') dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat di Indonesia (USAID) tentang Pelaksanaan Hasil Jangka Menengah Butir 2.1 dan 3.1 dari Perjanjian Bantuan USAID No. 497-AA-030 ("AA Portofolio Kesehatan")
Individual Arrangement between Ministry of Health of the Republic of Indonesia ("the Executing Agency") and the United States Agency for International Development Mission to Indonesia (USAID) relating to the Implementation of Intermediate Results 2.1 and 3.1 of USAID Assistance Agreement No. 497-AA-030 ("the AA Health Portfolio")
Jakarta,
30-Sep-2016
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
30-September-2016 (Tanggal Penandatanganan) (Paragraf 10, Angka 1)

Masa Berlaku
Pengaturan Individu ini diharapkan dapat dilaksanakan sampai tanggal perkiraan berakhirnya Masa Berlaku Persetujuan Bantuan USAID No.497-AA-030, yang dapat diubah dari waktu ke waktu (Paragraf 10, Angka 3)

Cara Pengakhiran
Masing-masing pihak dapat mengakhiri Pengaturan Individu ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang niatnya untuk mengakhiri Pengaturan Individu ke Pihak lainnya (Paragraf 10, Angka 4)
PDF
109.Memorandum Saling Pengertian antara Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Wilton Park, Lembaga Eksekutif Kementerian Luar Negeri Kerajaan Inggris Raya mengenai Kerjasama dalam Penyelenggaraan Kegiatan Diskusi Internasional
Memorandum of Understanding between the Policy Analysis and Development Agency of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and Wilton Park, Executive Agency of the Foreign and Commonwealth Office of the United Kingdom on Partnership in Convening International Discussion Events
Steyning, West Sussex,,
27-Sep-2016
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
27-September-2016 (Tanggal Penandatanganan)

Masa Berlaku
Tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode tiga (3) tahun berikutnya atas kesepakatan bersama Para Peserta melalui pemberitahuan tertulis

Cara Pengakhiran
MSP ini dapat diakhiri kapan saja oleh salah satu Peserta dengan memberikan pemberitahuan awal kepada Peserta satunya 6 (enam) bulan sebelumnya
PDF
110.Memorandum Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Liga Arab mengenai Konsultasi Rutin
Memorandum of Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the General Secretariat of the League of Arab States on Regular Consultations
New York,
24-Sep-2016
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
24-September-2016 (Tanggal Penandatanganan)

Masa Berlaku
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk satu kali periode yang sama

Cara Pengakhiran
Salah satu Pihak memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Kerja Sama ini
PDF
Ada 3715 data — Anda di halaman ke-11 dari 372 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export