PENCARIAN NASKAH PERJANJIAN
UPDATE TERAKHIR DATA PERJANJIAN
NO.JUDUL PERJANJIANTEMPAT & TANGGAL PENANDATANGANANSTATUS PENGESAHANSTATUS PEMBERLAKUANTEKS
91.Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang berdasarkan GATT Pasal XXVIII Schedule XXI – Indonesia
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan under GATT Article XXVIII Schedule XXI – Indonesia
Geneva,
08-Nov-1982
Ratifikasi Tidak Diperlukan
Mulai Berlaku
08-November-1982 Tanggal Penandatanganan

Masa Berlaku
Tidak tercantum dalam Naskah

Cara Pengakhiran
Tidak tercantum dalam Naskah
PDF
92.Keanggotaan Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IMF and IBRD)
Membership of the Republic of Indonesia to the International Monetary Fund and International Bank for Reconstruction and Development
Tanggal Undang-Undang,
13-Jan-1954
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.5 Tahun 1954 Tanggal 13 Januari 1954 Lembaran Negara No.16 Tambahan Lembaran Negara No.515
Mulai Berlaku
01-Februari-1954 Bagi Indonesia

Catatan Khusus
Undang-Undang ini sudah diubah dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1966
PDF
93.Keanggotaan kembali Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD)
Membership of Indonesia to the International Monetary Fund (IMF) and International Bank for Reconstruction and Development, (IBRD)
No Place,
30-Sep-1966
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.9 Tahun 1966 Tanggal 8 November 1966 Lembaran Negara No.36
Mulai Berlaku
08-November-1966 bagi Indonesia

Masa Berlaku
Sampai Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan IMF dan IBRD

Catatan Khusus
Undang-Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang No.2 tahun 1967
PDF
94.Perubahan pada Resolusi Dana Moneter Internasional Nomor 21-12 dan Resolusi Bank Pembangunan dan Rekonstruksi Internasional No.223 mengenai Keanggotaan Indonesia
Amendment to the Resolution of the International Monetary Fund No.21-12 and Resolution of the International Bank for Reconstruction and Development No.223 on Membership of Indonesia
Tanggal UU Ratifikasi,
10-Jan-1967
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Undang-Undang No.2 Tahun 1967 Tanggal 10 Januari 1967 Lembaran Negara No.2 Tambahan Lembaran Negara No.2619
Mulai Berlaku
10-Januari-1967

Masa Berlaku
Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Dewan Direktur IMF

Cara Pengakhiran
Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Dewan Direktur IMF

Catatan Khusus
Undang-Undang ini mengubah Undang-Undang No.9 Tahun 1966
PDF
95.Persetujuan Republik Indonesia dalam Fasilitas Hak Tarik Khusus Dana Moneter Internasional
Special Drawing Rights to the International Monetary Fund
No Place,
30-Jan-1969
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.26 Tahun 1969 Tanggal 13 Maret 1969 Lembaran Negara No.10 Tambahan Lembaran Negara No.2885

Piagam / Notifikasi
Piagam Keikutsertaan dari Indonesia tanggal 30 Januari 1969
Mulai Berlaku
Setelah ditandatangani oleh 65% dari quota peserta yang tertera pada Schedule A dan Piagam telah disampaikan sebagaimana merujuk Article 2(a), jika belum, maka Persetujuan wajib berlaku sebelum 1 Mei 1945

Masa Berlaku
Tidak diatur dalam Persetujuan

Cara Pengakhiran
Dilakukan dengan cara tertulis dan berlaku pad atanggal diterimanya pemberitahuan
PDF
96.Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional yang diperbaharui
Approval of the Government of the Republic of Indonesia to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund is Updated
Approval,
31-Mei-1968
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.41 Tahun 1976 Tanggal 13 September 1976 Lembaran Negara No.47
Mulai Berlaku
Setelah ditandatangani oleh pemerintah para pihak yang 65% dari total quota empat set (Schedule A) telah menyampaikannya sesuai sesi 2 (a) pasal ini, namum jika belum maka perjanjian wajib berlaku sebelum 1 Mei 1945

Masa Berlaku
Tidak diatur dalam Persetujuan

Cara Pengakhiran
Tidak diatur dalam Persetujuan
PDF
97.Persetujuan Republik Indonesia atas Kenaikan Kuota pada Dana Moneter Internasional dari IDR 480.000.000,- menjadi 720.000.000,-
Agreement to the Indonesia’s Increase of Quota from SDR 480.000.000,- to SDR 720.000.000,-
Approved,
06-Jun-1979
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.31 Tahun 1979 Tanggal 10 Juli 1979 Lembaran Negara No.31
Mulai Berlaku
10-Juli-1979 Tanggal Pengesahan Indonesia melalui Keppres No.31 Tahun 1979

Masa Berlaku
Tidak diatur dalam Persetujuan

Cara Pengakhiran
Tidak diatur dalam Persetujuan
PDF
98.Persetujuan Atas Kenaikan Kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional dari SDR 720.000.000,- menjadi SDR 1.009.700.000,-
Agreement to the Indonesia’s Increase of Quota from SDR 720.000.000,- to SDR 1.009.700.000,-
Approved,
01-Apr-1983
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.50 Tahun 1983 Tanggal 21 September 1983 Lembaran Negara No.39
Mulai Berlaku
21-September-1983 Tanggal Keppres

Masa Berlaku
Tidak diatur dalam Persetujuan

Cara Pengakhiran
Tidak diatur dalam Persetujuan
PDF
99.Persetujuan atas kenaikan kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional dari SDR 1.009.700.000,- menjadi SDR 1.497.600.000,-
Agreement to the Indonesia’s Increase of Quota from SDR 1.009.700.000,- to SDR 1.497.600.000,-
Approval,
02-Jul-1990
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.2 Tahun 1992 Tanggal 3 Januari 1992 Lembaran Negara No.2
Mulai Berlaku
10-Oktober-1991
PDF
100.Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Penetapan Garis-garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia, the Government of Malaysia and Government of the Kingdom of Thailand relating to the Delimitation of the Continental Shelf Boundaries in the Northern Part of the Straits of Malacca
Kuala Lumpur,
21-Des-1971
Ratifikasi Sudah Dilakukan

Peraturan Perundangan
Keppres No.20 Tahun 1972 tanggal 11 Maret 1972 Lembaran Negara No.15

Piagam / Notifikasi
Piagam Ratifikasi dari Malaysia tanggal 14 Juni 1973
Mulai Berlaku
Tanggal pertukaran Piagam Ratifikasi

Masa Berlaku
Tidak tercantum dalam Naskah

Cara Pengakhiran
Tidak tercantum dalam Naskah
PDF
Ada 3489 data — Anda di halaman ke-10 dari 349 halaman.
Kembali Ke Atas
PDF ExportXLS ExportDOC Export